ADVERTISEMENT

Guru Besar UIN Ciputat Kritik Sikap Presiden Jokowi

Senin, 5 Februari 2024 15:24 WIB

Share
Aksi pernyataan sikap kritik di UIN Ciputat. (ist)
Aksi pernyataan sikap kritik di UIN Ciputat. (ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan mengkritik sikap Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024.

Tak hanya dari guru besar UIN Ciputat, kritikan tersebut juga datang dari para civitas akademik dan guru besar berbagai universitas di Indonesia.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani mengatakan, pernyataan sikap dilayangkan pihaknya setelah, para civitas akademik dan guru besar di UIN Ciputat menunggu adanya sikap dari Presiden Joko Widodo atas segala kritikan yang diberikan. 

"Kita ini menunggu, cukup bersabar. Kita melihat dulu, apakah dari kritikan sebelumnya itu ada perubahan atau tidak. Ternyata, nampaknya kian memburuk situasinya, oleh karena itu kita mengatakannya secara lebih terbuka secara resmi pada semua kepada stakeholder negeri ini, bahwa keadaannya sudah sangat darurat begitu," katanya, Senin, (5/2). 

Ia menjelaskan, keadaannya saat ini sudah sangat darurat, karena pihaknya melihat bahwa Pemilu itu dalam sebuah bangsa dikelola secara demokratis. Pemilu itu pondasi yang sangat dasar. 

"Pemilu itu pondasi bangsa, kalau pemilunya tidak berintegritas maka negara kita dalam lima tahun atau sepuluh tahun yang akan datang, bisa tidak berintegritas. Dan itu sangat berbahaya. Misalnya kalau hasil pemilu nanti ada pihak yang tidak menerima, karena tidak percaya pada penyelenggaraan pemilu, tidak percaya pada MK (Mahkamah Konstitusi) yang bisa memutuskan kata akhir dalam pemilu, maka berbahayalah negara ini," jelasnya. 

Saiful bahkan menyebutkan, kondisi seperti itu mampu menimbulkan adanya perang saudara. Oleh karena itu, pihaknya berharap ini harus dihentikan. 

"Ini haris dihentikan, kecenderungan yang membahayakan yang menciptakan disintegrasi bangsa. Kita masih punya waktu 10 hari kesana, mudah-mudahan KPU, Bawaslu, Polisi, sampai aparat Presiden dan Desa, betul-betul mengayomi seluruh komponen bangsa , tidak berpihak partisan dan bertentangan dgn Undang-Undang," pungkasnya. (Veronica Prasetio)
 

ADVERTISEMENT

Reporter: Veronica Prasetio
Editor: Fernando Toga
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT