"Poin yang pertama kami sudah catat, yang pertama ada sembilan Musala dan Masjid, terus ada dua bangunan lain dan semuanya ada sebelas. Semuanya belum dibayar, walaupun tanahnya sudah," tuturnya.
Ia menambahkan, yang menjadi kendala karena masih ada beberapa lahan warga yang bermasalah status kepemilikannya. Sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam proses pembayaran ganti rugi lahan.
"Ada 91 bidang tanah yang status kepemilikannya masih dipertanyakan, apakah lahan itu milik Perhutani atau masyarakat. Dan ini sedang proses dan kita sudah sampaikan ke PPK dan dikonsultasikan ke BPKH," tambahnya. (Samsul Fatoni).
