Kehadiran 9 SPKU baru ini diharapkan bisa memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal dan bisa jadikan rujukan utama semua pihak.
Agar penerapannya maksimal, juga didukung dengan regulasi lain yang bisa menaikkan kualitas udara Jakarta.
“Tahun 2024 ini kita akan kebut penanggulangan kualitas udara di Jakarta. Selain menambah jumlah SPKU, juga menguatkan regulasi peningkatan kualitas udara, salah satunya melalui zona rendah emisi,” ujar Asep.
Dalam kesempatan yang sama, Deputy Program Director Climate Change, Energy, Cities, and Ocean WRI Indonesia, Almo Pradana mengapresiasi kerja sama dengan DLH DKI untuk meningkatkan aksesibilitas data kualitas udara yang dapat menjadi rujukan untuk kebijakan berbasis sains.
"Kita berkomitmen mendukung DLH DKI agar terus memiliki data yang berkualitas dan bisa diakses oleh publik dan juga data-data tersebut juga bisa diterjemahkan menjadi kebijakan percontohan di Indonesia,” ungkap Almo.
Sebagai bagian dari dukungan konkrit terhadap usaha bersama mengatasi dampak buruk polusi udara, inisiatif Clean Air Catalyst juga turut berkontribusi dalam menambah jumlah alat pengukuran kualitas udara reference grade di DKI pada tahun 2023 lalu.
“Tambahan 3 alat pengukuran kualitas udara reference grade di 3 lokasi SPKU, termasuk di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kantor Walikota Jakarta Barat, dan Rusun Marunda. Selain itu ada penambahan 4 sensor untuk jenis polutan black carbon pada SPKU yang sudah ada untuk mengukur pencipta jenis jenis polutan baru,” imbuh Almo.
Sebagai salah satu strategi kunci pengendalian kualitas udara, dalam kerja sama dengan DLH dan mitra lainnya, Almo mengatakan, WRI Indonesia juga mendorong intervensi di sektor transportasi dengan pengembangan kawasan rendah emisi atau low emission zone (LEZ), yang sejalan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta seperti tercantum di Keputusan Gubernur 576 tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Polusi Udara untuk mengurangi polusi dari sumber bergerak. (Aldi)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
