PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, Nunung Nurazizah mengaku resah, karena hingga saat ini belum menerima logistik jenis surat suara.
Menurut Nunung, logistik jenis surat suara merupakan hal yang paling ditunggu, mengingat waktu pemungutan suara tinggal 47 hari lagi.
"Saat ini kami sedang resah, karena hari ini (Kamis-red) hari ke 47 menuju pemungutan suara. Akan tetapi kami belum menerima satupun jenis surat suara," ungkap Nunung dalam acara diskusi dengan wartawan Pandeglang di Kadumadang, Cimanuk, Kamis (28/12/2023).
Padahal kata Nunung, Kabupaten/kota lain sudah menerima logistik surat suara. Tapi Kabupaten Pandeglang dan Lebak, belum satupun jenis surat suara yang diterima.
"Kabar yang kami terima pada tanggal 15 Januari 2024, logistik surat suara sudah diterima di gudang. Tapi bisa kita bayangkan jika 5 jenis surat suara itu datang di waktu bersamaan di hari yang sama. Sehingga kami harus kejar-kejaran dengan waktu," katanya.
Menurutnya, hari ini pihaknya baru berasumsi untuk penyediaan tenaga pelipat surat suara sebanyak 80 orang.
Jika melihat Kabupaten lain lanjut dia, seperti Serang yang sudah lebih dulu menerima surat suara, dengan tenaga pelipat surat suara 80 orang membutuhkan waktu selama 8 hari, dengan jumlah surat suara sebanyak 1,2 juta surat suara.
"Sedangkan di Pandeglang dengan 5 jenis surat suara jumlah secara keseluruhan sebanyak 5 juta surat suara jika diterima di waktu yang sama. Terbayang bagaimana repotnya kami," ujarnya.
"Berarti kami butuh lebih dari 80 orang petugas pelipat surat suara nantinya," tambah Nunung.
Dijelaskannya, selain hal pelipatan surat suara yang belum terbayangkan, yaitu soal distribusi logistik ke tiap PPK. Sementara BMKG memprediksi puncak hujan terjadi pada tanggal 12 Februari 2024.
"Sedangkan logistik harus ada di PPK maksimal H-1 pencoblosan atau tanggal 13 Februari 2024 harus ada di PPS. Jadi kami harus berburu dengan waktu dan cuaca," jelasnya.
Ditambah lagi kata dia, sejauh ini pihaknya belum begitu yakin dengan keamanan gudang transit logistik di PPK apakah itu aman atau tidak.
"Sejauh ini kami sudah melakukan survey terhadap beberapa gudang yang disediakan oleh PPK. Dan diantaranya ada yang sama sekaki belum memiliki gudang transit logistik," tambahnya.
Untuk permasalahan logistik itu pihaknya sudah konsultasikan ke KPU Banten. Namun di awal perencanaan itu sesuai Dapil, tapi setelah pencetakan Dapil 9 tidak berlanjut ke Dapil 10, malah kembali lagi menggarap Dapil 9 untuk pencetakan surat suara DPRD Kabupaten/kota.
"Kami memang memaklumi hal itu, tapi keresahan kami juga tidak bisa dimaklumi karena kamu juga membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk proses pengelolaan sortir, pelipatan hingga distribusi," tuturnya. (Samsul Fatoni).