JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Hasil survei PBB tahun 2020 menempatkan Indonesia sejajar dengan sederet negara maju seperti Denmark, Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang, dalam perolehan yang sempurna atas Indeks Keterbukaan Data Pemerintah.
Namun, di lapangan, masih kerap terjadi sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik.
Untuk itu, diperlukan penguatan literasi masyarakat tentang ketebukaan informasi publik (KIP).
"Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih perlu penguatan literasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publi, serta penguatan kompetensi dan standar layanan informasi publik melalui sertifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2033).
Wapres mengungkapkan, sengketa informasi publik terjadi dipicu oleh perbedaan persepsi antara masyarakat dengan badan publik tentang informasi terbuka dan dikecualikan.
"Sungguhpun begitu, di lapangan masih dijumpai sengketa informasi publik antara masyarakat dengan badan publik, yang pemicunya antara lain adalah perbedaan persepsi mengenai informasi apa yang bersifat terbuka dan informasi apa yang mesti dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Wapres pun meminta Komisi Informasi Pusat untuk mendampingi badan publik yang belum memperoleh predikat informatif, sehingga mereka dapat meningkatkan performa dalam keterbukaan informasi publik.
"Kita berharap, pemenuhan layanan informasi publik yang jelas dan memuaskan, akan menurunkan angka pengaduan dan sengketa informasi publik," imbuhnya.
Wapres meyakini, minimnya pengaduan dan sengketa informasi mencerminkan keterbukaan informasi publik yang sesungguhnya.
Keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program Reformasi Birokasi.
"Saya juga memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Wapres optmistis.
