Lebih dari 100 Staf Departemen Keamanan AS Tandatangani Surat yang Menuding Badan Keamanan AS Tutup Mata terhadap Penderitaan Gaza

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Lebih dari seratus staf Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Seikat (AS) menandatangani sebuah surat terbuka kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas yang mengecam penanganan perang di Gaza oleh departemen tersebut.

Mengutip Al Jazeera, surat tersebut mengungkapkan kekecewaan staf DHS terhadap ketiadaan yang nyata dan mencolok dalam pesan-pesan Departemen Keamanan Nasional AS mengenai pengakuan, dukungan, dan duka cita" terhadap lebih dari 18.000 warga Palestina yang terbunuh di Gaza sejak perang yang dimulai pada tanggal 7 Oktober lalu.

"Krisis kemanusiaan yang parah di Gaza dan kondisi di Tepi Barat adalah keadaan yang umumnya akan ditanggapi oleh Departemen dengan berbagai cara," tulis surat tertanggal 22 November 2023, dikutip Kamis (14/12/2023).

"Namun kepemimpinan DHS tampaknya menutup mata terhadap pemboman terhadap kamp-kamp pengungsi, rumah sakit, ambulans, dan warga sipil," lanjutan surat tersebut.

Penandatangan surat tersebut meliputi 139 anggota staf dari DHS dan lembaga-lembaga yang dikelolanya, seperti Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA), Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), serta Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS).

Beberapa anggota staf memilih  menandatangani surat terbuka itu secara anonim karena takut adanya serangan balik sebagaimana tertulis di dokumen yang diterima Al Jazeera.

Surat terbuka itu menyerukan agar DHS memberikan representasi yang adil dan seimbang atas situasi yang ada, dan mengizinkan ekspresi yang terhormat tanpa takut akan dampak profesional.

Selain itu, surat terbuka juga diharapkan agar DHS mengambil tindakan di Gaza sepadan dengan tanggapan masa lalu terhadap tragedi kemanusiaan, termasuk dengan membuat program pembebasan bersyarat bagi warga Palestina di wilayah tersebut.

Bahkan, surat terbuka tersebut mendorong DHS untuk menetapkan penduduk di wilayah Palestina yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status perlindungan sementara. Hal ini memungkinkan warga Palestina yang berada di AS tetap bisa tinggal di negara itu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan izin kerja.