Ini Bantahan Istana Soal Komitmen Jokowi Dalam Pemberantasan Korupsi Menurun

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID –  Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana memastikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memegang komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh KPK, Polri, maupun kejaksaan agung. 

Hal ini dilakukan untuk menepis pernyataan mantan ketua KPK, Agus Rahardjo, yang menilai komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi di periode kedua menurun.

Ari menjelaskan. bahwa revisi UU KPK yang muncul di periode kedua Presiden Jokowi bukanlah usulan dari pemerintah melainkan dari DPR. 

"Revisi UU KPK itu inisiatif DPR pada tahun 2019 bukan inisiatif dari pemerintah," ujarnya saat jumpa pers di Istana Kepresidenan pada Jumat (1/12/2023).

Ari menambahkan bahwa Presiden Jokowi sepakat untuk terus memperkuat KPK, baik dari pemerintah, DPR, maupun masyarakat, agar lembaga yang didirikan pada tahun 2022 tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, baik dalam penindakan maupun pencegahan korupsi.

Presiden Jokowi juga mendorong agar proses hukum kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) dapat berjalan dengan baik. 

Bahkan pada tanggal 17 November 2017, Presiden Jokowi mempertegas agar Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el mengikuti proses hukum. 

Hal ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam mendorong proses hukum kasus korupsi pengadaan KTP-el dapat berjalan dengan baik.

"Kita ketahui prosesnya berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Ari memastikan bahwa pernyataan Agus Rahardjo yang menilai kemunculan revisi UU KPK imbas menolak instruksi Jokowi untuk menghentikan kasus KTP-el tidak memiliki hubungan.