Politisi PKS Soroti Perubahan Anggaran Kementan Menjelang Akhir Tahun

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID –   Andi Akmal Pasluddin, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, menyampaikan pandangan kritis mengenai permintaan penambahan dana sebesar Rp 5,83 triliun yang diajukan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Walaupun pengajuan tersebut akan dibahas lebih detail pada Raker berikutnya, Akmal menilai, jika pelaksanaannya tepat, anggaran 2023 untuk mendukung peningkatan hasil padi serta jagung ini dapat diberikan.

Politisi PKS ini mengingatkan bahwa situasi perubahan di akhir tahun ini sangat riskan, meskipun demikian menteri yang baru sebaiknya diberikan keluasaan dalam menjalankan kebijakan.

Menurut Andi Akmal Pasluddin, permohonan dana tambahan ini memerlukan klarifikasi lebih rinci. Ia menyoroti aspek-aspek khusus dari rencana_penggunaan anggaran, seperti penyediaan benih, Alat dan Mesin Pertanian (alsintan), penyediaan pestisida, optimalisasi lahan rawa, dan insentif petugas lapangan.

“Kami ingin memahami dengan rinci bagaimana setiap rupiah dari tambahan anggaran akan digunakan dan dampaknya terhadap peningkatan hasil sektor pertanian,” ungkap Andi Akmal Pasluddin, Senin (13/11/2023).

Ia juga menekankan kepentingan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pasluddin menganggap bahwa dengan adanya klarifikasi yang lebih menyeluruh, akan mempermudah DPR dalam memberikan dukungan atau saran perbaikan mengenai rencana penggunaan anggaran Kementan.

Andi Akmal Pasluddin mengajak anggota Komisi IV DPR RI untuk menselidiki secara cermat realisasi anggaran Kementan sampai saat ini, yang telah mencapai 63,77% dari pagu anggaran.

Ia meyakini bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa dana yang telah dialokasikan hingga kini telah dijalankan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjutan, Andi Akmal Pasluddin menyarankan anggota Komisi IV DPR RI lebih teliti dalam membahas tanggung jawab penggunaan anggaran Kementan serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.

Akmal, sebagai anggota Fraksi PKS, berharap informasi lebih rinci dari Kementan dapat segera diperoleh untuk memudahkan evaluasi dan pembahasan di tingkat Komisi IV DPR RI.