SERANG, POSKOTA.CO.ID – Sikap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi atensi bagi Bawaslu.
Sebab keberpihakan dengan menggunakan fasilitas negara bagian dari pelanggaran Pemilu dan menodai pesta demokrasi.
Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal mengatakan, lembaganya masih memeiliki kewenangan untuk memproses laporan atau temuan ketidaknetralan anggota Polri atau TNI dalam Pemilu 2024.
"Tapi secara keseluruhan kalau ada infotmasi netralitas TNI Polri, ASN masih ada kewenangan Bawaslu. Nanti kita laporkan ke intansinya," katanya, Minggu (12/11/2024).
Ia menerangkan, pada dasarnya intansi Polri dan TNI memiliki badan khusus terkait etik pelanggaran anggotanya.
Sehingga temuan Bawaslu yang terbukti pada netralitas anggota Polri dan TNI, akan diberikan rekomendasi kepada badan etik agar diberi sanksi.
"APH, masing-masing mereka memiliki badan khusus etika di intitusi masing-masing. Polisi ada, TNI ada," ungkapnya.
Apalagi, Bawaslu saat ini sedang mengamati keberpihakan Pj Kepala Daerah agar menjaga netralitasnya sebagai ASN.
"Soal netralitas harus betul-betul kita atensi. Apalagi Pj-Pj kan dari ASN bukan keterpilihan politik. Sepanjang kapan diketahui bisa dilaporkan Bawaslu atau jadi temuan Bawaslu," jelasnya. (Bilal)