DPR Desak BPK Audit Proyek LRT Jabodebek

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi VI DPR RI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek LRT Jabodebek guna memastikan alasan di balik buruknya kualitas trainset LRT Jabodebek. 

Menurut Amin, audit harus meliputi teknologi dan proses produksi.

"LRT Jabodebek Cibubur Line - Dukuh Atas mengalami mogok di tengah perjalanan selama tiga menit. Kejadian ini menambah masalah LRT Jabodebek, yang sering terjadi pada banyak unit roda yang aus," kata Amin. Kamis (2/11/2023). 

Hal ini menyebabkan manajemen LRT Jabodebek hanya mengoperasikan 9 trainset dari 18 yang biasa beroperasi. 

"Sebagai akibatnya, waktu tunggu dan keberangkatan LRT menjadi terhambat karena beberapa trainset harus dilakukan perawatan," sebutnya.

Amin mengatakan bahwa audit diperlukan untuk mengetahui apakah kualitas trainset LRT sudah memenuhi standar atau belum. Selama ini, PT INKA telah berpengalaman menyediakan trainset LRT untuk negara lain dengan kualitas yang dijamin. 

Namun, jika terdapat masalah pada standar LRT Jabodebek, ini akan mencoreng reputasi dan kemajuan teknologi anak bangsa, khususnya di bidang transportasi umum.

Audit akan dilakukan untuk mengetahui apakah ada masalah kualitas bahan baku atau proses pengerjaannya dan mengidentifikasi faktor penyebabnya. Amin juga mengkhawatirkan adanya praktik rente dalam pengadaan trainset LRT, yang menyebabkan kualitas tidak memenuhi standar.

"Pada Agustus 2023, Siemens sebagai pemasok dan pengelola software operasional LRT Jabodebek, sempat memprotes ketidaksesuaian teknis pada 31 trainset buatan PT INKA yang tidak kompatibel dengan sistem atau software pengoperasiannya. Amin menggarisbawahi pentingnya audit demi menyelamatkan reputasi kemampuan teknologi anak bangsa," bebernya.

Menurut Amin, buruknya kualitas trainset LRT bisa mengurangi kepercayaan publik pada kemampuan anak bangsa, padahal masalah sebenarnya mungkin tidak terletak pada kapabilitas insinyur, melainkan faktor lain.