Diprediksi Black Campaign Meningkat di Pemilu 2024, Bawaslu Imbau Masyarakat Bijak Ber-Medsos

Rabu 01 Nov 2023, 11:12 WIB
Peluncuran Peta Kerawanan Kampanye di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024, di Swiss-Bellcourt Hotel Bogor (panca Aji)

Peluncuran Peta Kerawanan Kampanye di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024, di Swiss-Bellcourt Hotel Bogor (panca Aji)

BOGOR, POSKOTA.CO.ID –  Menjelang Pemilu serentak di tahun 2024, Bawaslu RI mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu ini telah mencium kerawanan kampanye di media sosial (medsos).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan tentang kerawanan Pemilu 2024 mendatang. Adapun upaya antisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan Peluncuran Peta Kerawanan Kampanye di Medsos.

"Launching ini tentang pemetaan kampanye media sosial, kampanye media sosial sesuai prediksi kami akan banyak nanti pada saat penetapan Capres," kata Rahmat Bagja, Rabu (1/11/2023).

Menurut Rahmat, pasca pendaftaran Bakal calon presiden (Bacapres), di medsos terutama Tiktok telah muncul isu-isu yang bersinggungan dengan para calon presiden yang akan berkompetisi di Pilpres 2024 mendatang.

"Kita akan berusaha untuk melakukan minimalisir ketegangan yang muncul di akar rumput, di masyarakat yang dibawa oleh medsos," lanjutnya. 

Ia memprediksi Pemilu 2024 akan lebih banyak kampanye berbau ujaran kebencian, berita bohong atau hoaks hingga penghinaan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Hal itu disebabkan karena banyaknya pengguna media sosial dan penambahan aplikasi media sosial yang digunakan oleh masyarakat.

"Ada (peningkatan Black Campaign), dulu Tiktok gak ada sekarang ada. Di Tiktok isu kampanye tentang Bacapres tertentu, kampanye tertentu, tentang penyerangan terhadap pribadi itu sudah mulai sekarang," papar Rahmat.

Sehingga, lanjut Rahmat, Bawaslu RI terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pengusaha media sosial untuk bersama menjalankan pemilu dengan bijak. 

"Oleh sebab itu, itulah yang kemudian kita minimalisir dengan cara koordinasi dengan stakeholder yang ada," papar dia. 

Sementara, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty menyampaikan bahwa ada 6 Provinsi yang memiliki tingkat politisasi SARA dan Black Champaign yang tinggi. 

Berita Terkait

News Update