Soorot: Penerimaan CPNS di Tahun Politik

PENERIMAAN CPNS 2023 baru saja berakhir pada 11 Oktober 2023 lalu. Sebanyak 2.409.882 pelamar baik itu untuk ASN maupun PPPK sudah terdaftar. Mereka yang mendaftar kini Bersiap-siap untuk mengikuti berbagai tes yang wajib dijalankan untuk meraih impian menjadi ASN (PNS) maupun PPPK.

Adapun tes yang diikuti untuk dapat diterima menjadi CPNS yakni Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Setelah itu, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Semua nilai tersebut ditotal hingga akhirnya nanti diterima menjadi PNS, yang memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Seperti tahun sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM menjadi instansi yang paling banyak dipilih para pelamar CPNS 2023 ini.

Ya, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan impinan banyak orang. Tidak mengherankan bila setiap pendaftaran CPNS pasti diserbu oleh para pencari kerja, baik tingkat SLTA, Sarjana S1, S2 maupun S3. Tahun ini pemerintah menerima 1,2 juta PNS dan PPPK.

Menjadi PNS dianggap sebagian besar orang merupakan pekerjaan yang sangat bergengsi. Pasalnya, banyak orang beranggapan menjadi PNS mempunyai masa depan yang cerah dan dibiayai negara hingga pensiun.

Ini tidak lepas dari tekad pemerintah yang memimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo, selalu memperhatikan nasib PNS.

Hal ini bisa dibuktikan dengan pengumuman setiap tanggal 16 Agustus saat Presiden membacakan nota keuangan. Setiap tahun gaji PNS, TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunan selalu naik.

Selain menerima gaji yang lumayan, serta mendapatkan pensiun usai tidak bekerja lagi menjadi PNS, mereka juga menerima berbagai tunjangan kinerja, keluarga dan lainnya yang jumlahnya lumayan jika ditotal.

Karena itu, pemerintah pun melaksanakan penerimaan CPNS dan PPPK secara transparan, jujur, professional dan akuntabiltas di tahun politik ini. Mereka yang diterima merupakan hasil kerja sendiri, dan tidak ada lagi titipan pejabat A atau B.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tak ada permainan lobi-lobi pada seleksi dan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS).