ADVERTISEMENT

Tak Kuat Tangani Kekeringan Ekstrem, Pemkab Bekasi Minta Tolong ke Pelaku Usaha

Sabtu, 21 Oktober 2023 13:03 WIB

Share
Proses pendistribusian air ke warga kabupaten Bekasi yang terdampak kekeringan. (Ist).
Proses pendistribusian air ke warga kabupaten Bekasi yang terdampak kekeringan. (Ist).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kalangan dunia usaha khususnya di luar kawasan industri turut terlibat dalam mengatasi darurat bencana Kekeringan.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, Pemerintah daerah meminta bantuan untuk menangani kekeringan ekstrim.

"Ya, karena kemarau ini sepertinya masih panjang, kita butuh bantuan-bantuan dari perusahaan di luar kawasan. Kalau untuk perusahaan di dalam kawasan, kita sudah koordinasi dan mereka sudah banyak yang memberikan bantuan," kata Dani, Sabtu (21/10/2023).

Ia kemudian mengajukan untuk melakukan kerjasama jangka panjang dengan para dunia usaha dengan cara membentuk klaster logistik.

"Jadi nanti bantuan seperti ini tidak harus menunggu saat bencana terjadi, tetapi bisa dirancang, dilaksanakan, membuat rencana aksi, sehingga pada saatnya dibutuhkan semua bisa bergerak lebih cepat dan lebih tepat sasaran," jelasnya.

Adapun pada kondisi tanggap darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan 8 klaster, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat daerah. 

"Di antaranya kluster pencarian dan penyelamatan (SAR), kluster pengungsian dan perlindungan, klaster kesehatan, klaster pendidikan, sarana prasarana, klaster pemulihan dini dan klaster logistik," ucap PJ Bupati tersebut.
 

Klaster yang terbentuk nantinya akan terhimpun berbagai instrumen, diantaranya pemerintah, swasta, masyarakat hingga relawan

Dani menyebut klaster ini terbentuk agar dapat bekerja secara lebih sistematis dalam penanggulangan bencana. 

"Jadi manajemen bencana itu bukan hanya dilakukan pada saat tanggap darurat. Tapi yang lebih penting sebelum terjadi bencana (mitigasi). Karena itu kita bentuk forum pengurangan resiko bencana (FPRB) yang sudah kita bentuk di tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke tingkat desa," pungkasnya. (Ihsan Fahmi).
 

ADVERTISEMENT

Reporter: Ihsan Fahmi
Editor: Fernando Toga
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT