TINDAKAN cepat yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang melarang sosial commerce patut diapresiasi.
Pasalnya, banyak keluhan yang disampaikan sejumlah pasar di berbagai daerah yang bangkrut dengan maraknya aksi penjualan secara live dari sosial commerce seperti yang dilakukan Tik Tok Shop, Shopee Shop, Tokopedia dan lainnya.
Dengan adanya penjualan dan iklan secara langsung media sosial (medsos) tersebut, jelas meruntuhkan sendi-sendi ekonomi di masyarakat.
Tidak mengherankan pasar grosir terbesar di Asia Tenggara sekelas Pasar Tanah Abang sampai sepi.
Pedagang Pasar Tanah Abang tidak mampu bersaing dengan pihak-pihak yang menawarkan barangnya yang lebih murah dan ditawarkan melalui medsos seperti Tik Tok Shop dan lainnya.
Bagaimana mungkin, pengusaha pakaian di Tanah Abang yang harus membayar gaji karyawan, sewa toko, bayar listrik, parkir dan lainnya berjuang melawan bisnis sosial commerce yang ditawarkan dengan mudah melalui HP dan dengan harga yang murah.
Tidak mengherankan saat Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki berkunjung ke Pasar Tanah Abang mereka mengeluhkan omzet yang terus menurun akibat tergerus bisnis sejenis Tik Tok Shop.
Wajar saja pedagang mengeluh, omzet yang didapat turun sampai 50 persen. Akibatnya, banyak kios di Pasar Tanah Abang yang bangkrut dan tidak sanggup buka lagi karena dagangannya tidak laku.
Karena itu, pedagang menyambut gembira larangan sosial commerce berjualan langsung tersebut dengan cara merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dalam peraturan tersebut disebutkan sosial commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa serta tidak boleh transaksi langsung dan bayar langsung.
Jadi hanya boleh untuk promosi seperti TV.
