JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana.
"Seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat," Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Saleh Daulay mengungkapkan dalam penanganan kasus Rempang ini, pemerintah harus mengutamakan perlindungan warga negara.
"Bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani," kata Saleh Daulay yang juga ketua Fraksi PAN.
"Rencana investasi besar di kawasan Rampang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri," tambahnya.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini menjelaskan isu penggusuran dan pemaksaan realokasi harus dihindari.
Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat.
Dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya, setiap warga negara harus dilindungi.
Penyampaian pendapat secara terbuka adalah hal yang sah dan diperbolehkan oleh konstitusi.
Itu adalah fondasi utama kita sebagai negara demokrasi.
"Karena itu, fraksi PAN mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi." tutur dia.
Saleh Daulay berharap aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas.
Upaya dialog dan musyawarah selalu perlu dikedepankan.
"Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya," tegasnya.
Berkenaan dengan itu, Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut.
Langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat.
"Pemerintah harus menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk. Apa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat. Bagaimana agar hak-hak masyarakat bisa tetap terjaga dan kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu," tandas Saleh Daulay. (johara)