Mendikbudristek Hapus Skripsi, Komisi X DPR RI: Butuh Pengawasan Agar Tidak Ada Kecurungan di kampus

DEPOK, POSKOTA.CO.ID –  Dibutuhkan pengawasan yang baik, atas kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim yang akan menghapuskan skripsi bagian dalam program Merdeka Belajar..

"Kebijakan akan dihapuskannya skripsi oleh menteri kita, harus ada pengawasan yang baik sehingga mutu lulusan dapat tetap terjamin," ujar Anggota Komisi X DPR RI, H. Nuroji kepada wartawan, Rabu (6/9/2023) siang.

Sebagai tokoh budaya betawi di daerah Beji Kota Depok, ia  mengungkapkan  jika skripsi dihapuskan artinya kampus  diberi kemerdekaan dalam meluluskan mahasiswanya.

"Skripsi dapat diganti oleh hasil karya atau proyek penelitian," tambahnya.

Sebagai calon incumben legislatif DPR RI 2024, H.Nuroji mengatakan sampai saat ini belum ada penjelasan detil mengenai kebijakan penghapusan skripsi tersebut.

"Skripsi itu sebuah keunggulan. Karena dapat sebagai rangkuman mahasiswa selama mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga dia ini dapat terlihat kemampuan literasi umum,mulai dari membaca, menulis, dan mengaplikasikan gagasan ke dalam tulisan. Jika tak ada skripsi, kemampuan (literasi) itu akan menurun,” bebernya.

Dengan dihapusnya kewajiban skripsi, Nuroji melihat bagaimana dengan standar kelulusan mahasiswa.

“Saya khawatir dengan kampus-kampus yang digolongkan kecil yang kurang memperhatikan mutu, akan mempercepat kelulusan mahasiswanya,” katanya.

Dikatakan, tidak menutup mata dengan makin banyaknya orang dengan gelar akademik, tapi tidak memiliki kualitas yang mumpuni.

“Tapi buat perkembangan zaman teknologi pendidikan, memang (penghapusan skripsi) itu ide yang bagus. Tapi jangan lupa,  masih banyak yang nakal. Tidak kuliah, tapi punya gelar,”  tukasnya.