JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/8/2023). Penggeledahan terkait Direktorat yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadly Harahap mengatakan pada saat penggeledahan KPK bertemu dengan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker, I Nyoman Darmanta.
"Terkait soal penggeledahan tidak mengetahui persis saya. Tapi KPK bertemu langsung dengan Pak Nyoman ya," ujar Chairul kepada wartawan, Minggu (20/8/2023).
Sementara itu waktu penggeledahan dilakukan pada waktu siang hingga sampai sore hari dengan singkat. Penggeledahan terkait Direktorat yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
"Unit yang digeledah yang tadi sampaikan Direktorat yang berhubungan dengan PMI, pekerja migran Indonesia, kalau dulu kita kenal PPTKLN. Sehingga yang berhubungan dengan itu," pungkasnya.
Selain itu Chairul masih belum bisa membeberkan secara lengkap terkait penggeledahan dilakukan oleh KPK. Dirinya mengatakan akan menyampaikan lebih lanjut jika sudah mendapatkan informasi secara lengkap.
"Saya belum mendapat informasi secara detail konkrit tidak tahu. Tapi kayaknya belum ada yang dibawa sewaktu penggeledahan KPK," tutupnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merupakan upaya KPK untuk mengungkap kasus baru. "Iya, perkara baru," ujar Alex singkat dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023) kemarin.
Sekadar informasi, proses penggeledahan dilakukan pada Jumat (18/8/2023). Disebutkan, penggeledahan berpusat di ruang unit Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di lantai 4 gedung A Kemnaker.
KPK disebut tak hanya menggeledah kantor Kemnaker. Lembaga antirasuah itu juga mendatangi salah satu rumah yang berada di Perumahan Taman Kota Blok B2 No. 9, Bekasi, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi, penggeledahan disebut berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dikabarkan bahwa KPK Juga disebut telah menetapkan salah seorang petinggi Kemenaker sebagai tersangka. (angga)
