TANGERANG, POSKOTA.COO.ID - Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Miftahul Adib mengatakan bahwa, prilaku anarkis yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Golkar, dinilai dapat merugikan partai Golkar sendiri dihadapan masyarakat.
"Ulah oknum DPRD Kabupaten Tangerang yang menggebrak pintu dan ngamuk. Jelas dapat merugikan Golkar sendiri. Anggota DPRD ini orang terhormat, representasi wakil rakyat. Kalau gebrak-gebrak gitu, dia sebenernya representasi preman, orang tidak beradab, orang tidak sekolah atau representasi siapa," katanya, Rabu (9/8).
Apabila mentalitas masyarakat seperti preman, maka tidak perlu dipertanyakan. Pasalnya, Anggota DPRD yang sejatinya wakil rakyat juga seperti preman. Menurut Adib, hal tersebut terjadi karena tidak adanya jalinan komunikasi antara DPRD.
"Saya kira memang mereka tidak punya jalinan komunikasi, sudah bertahun-tahun menjadi wakil rakyat. Semua masalah tidak harus diselesaikan dengan cara seperti itu, jadi patut disayangkan," ujarnya.
Menurut Adib, Partai Politik Golkar harus bertindak tegas. Semua pimpinan partai Golkar, baik Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat harus memonitoring, karena dikhawatirkan dapat merusak citra Golkar didepannya, apalagi kontestasi Politik tidak akan lama lagi akan berlangsung.
"Partai Golkar harus bertindak tegas. Bila perlu di PAW sekarang juga. Karena kalau tidak di PAW tidak ada sanksi dikhawatirkan merugikan Partai Golkar juga kedepan," ungkapnya.
Adib juga beranggapan, hal ini terjadi akibat lemahnya komunikasi politik dan adanya rivalitas partai politik antara PDIP dengan Golkar di Kabupaten Tangerang. Namun, seharusnya bisa terkalin komunikasi yang baik, tidak selayaknya orang-orang intelektual melakukan tindakan arogansi seperti preman.
"Justru, misalnya mereka ada rivalitas antara partai incumben Ketua DPRD dengan Sekjen Golkar, kan mereka memiliki jalinan komunikasi. Ini kan akibat lemahnya komunikasi politik seperti yang saya bilang tadi,".
Ditempat terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menambahkan, sejatinya seorang anggota DPRD tidak boleh bersikap arogan, karena mereka diamati, dilihat dan dinilai oleh publik.
"Dan, mereka itu (anggota DPRD) merupakan respentasi dari rakyat, jadi kalau ada oknum anggota dewan bersikap arogan sama saja memberikan contoh buruk ke masyarakat," katanya.
Semestinya, lanjut Ujang, sekencang apapun perbedaan pendapat di dalam sidang maupun di luar sidang DPRD, harus diselesaikan dengan cara yang elegan.
"Marah-marah itu bukan bagian dari solusi, justru malah akan menambah masalah, " ujarnya.
Ujang menegaskan, sikap aroganisme apapun bentuknya harus dihindari, terlebih oleh seorang anggota DPRD, yang harus paham kode etik. Oleh karena itu, dia menyayangkan sikap anggota dewan yang bersikap marah-marah, sampai menggebrak pintu.
"Mereka, anggota DPRD yang bersikap arogan harus meminta maaf kepada rakyat Kabupaten Tangerang. Dan tentunya, juga harus kena sanksi, " pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail menenilai, bahwa tindakan Amud itu hanyalah emosi sesaat. Diapun tidak akan mempermasalahkan persoalan tersebut.
"Tidak apa-apa. Mungkin itu kelepasan kerana ada ketidak puasan," pungkasnya. (Veronica Prasetio)