BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Ombudsman RI menemukan kelangkaan pupuk bersubsidi dalam pendistribusian di beberapa wilayah. Hal itu, sebagaimana diungkapkan dalam acara workshop "Transformasi Kebijakan Subsidi Pupuk".
Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, pihaknya sebagai pengawas eksternal melihat komitmen pemerintah melalui Kementerian Pertanian dari hari perhari, tahun pertahun.
Bobby menyebut, Pemerintah melalui Kementan terus berupaya menyempurnakan pupuk bersubsidi.
"Ombudsman juga telah memberikan input melalui kajian yang telah diikuti oleh Kementerian Pertanian dan lembaga-lembaga terkait. Ombudsman dengan 34 perwakilan di tingkat provinsi akan terus melakukan pengawasan," ujarnya di kawasan Sentul, Kamis (3/8/2023).
Peredaran pupuk bersubsidi ini, kata Bobby, melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya BUMN, tapi juga para masyarakat yang masuk ke dalam lini perdagangan distribusinya.
"Oleh karena itu juga dinas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, Ombudsman melalui kantor perwakilannya akan menampung masukan-masukan pengaduan dari masyarakat, khususnya petani dalam rangka ikut mengawasi peredaran pupuk bersubsidi ini," terangnya.
Bobby menyebut, dalam beberapa kesempatan, pihaknya masih menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kelangkaan yang terjadi.
"Melalui peredaran pupuk bersubsidi ini, mudah-mudahan kita akan terus mendapat data semakin akurat," singkatnya.
Di lokasi yang sama, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pelayanan publik di pupuk bersubsidi itu melalui 2 kegiatan.
"Pertama 2021 kami melakukan percepatan administrasi dengan memetakan semua persoalan pupuk bersubsidi dari hulu ke hilir. Kedua kami melakukan mitigasi atas kelangkaan pupuk bersubsidi," tambahnya.
Menurut Yeka, ada beberpa laporan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, namun pada saat melakukan pelaporan para petani belum melengkapi persyaratan secara formil dan materilnya.
"Jadi membuat kami harus aktif untuk melakukan investigasi tersebut. Kami mencatat Kementerian Pertanian masih on the track berupaya untuk melaksanakan kegiatan tindakan yang dimintai Ombudsman," tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengimplementasi pupuk bersubsidi secara lebih baik, cepat dan lebih akurat.
Dalam rapat koordinasi ini, kata Sahrul, ia berharap bisa memperbaiki salah satunya adalah struktur yang menangani pendistribusian pupuk bersubsidi ini.
"Koordinasi secara struktural dan koordinasi lintas kelembagaan termasuk dengan pupuk indonesia, kehadiran ombusdmen di semua daerah. Tentu saja semua pihak yang beesentuhan dengan pupuk," terangnya.
Ia pun berharap, dapat mengakuratkan agenda aksi dan didahului dengan data yang akurat.
"Ini tentu kita berharap kita menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi. Karena pupuk subsidi tidak seluruhnya petani mendapatkan itu. Ada kriteria dan syarat syarat tertentu," paparnya.
Yang ketiga, tambah Sahrul, dengan SOP yang memang sudah ada dan namun masih perlu dimantapkan.
"Termasuk SOP itu adalah bagaimana kios-kios terdepan dapat kita kendalikan digital sistem. Baik yang ada RI, Kementan, ada pengendalian provinsi, kabupaten," tambahnya.
Sahrul mengatakan, masalah pupuk tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan produktivitas.
"Terutama padi yang kita butuhkan, kita menghadapi climate change, hadapi el nino, menghadapi krisis pangan dunia. Oleh karena itu, masalah pupuk menjadi salah satu sandaran kita agar bisa berjalan lebih masif, lebih tepat dan lebih akurat di lapangan," pungkasnya. (Panca Aji)