Kopi Pagi Harmoko: Tangguh, Tanggap, Tanggon (2)

DALAM rangkaian memperingati HUT ke- 78 RI, melalui kolom ini disajikan 4 tulisan berseri, mulai 31 Juli 2023. Selamat mengikuti ( Azisoko).

“Jangan karena alasan memperkuat kemandirian, lantas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi tanpa batas, menimbulkan kerusakan lingkungan, lepas kendali yang mengarah kepada keuntungan pribadi.”

-Harmoko-

Tantangan ke depan bukanlah semakin ringan, tetapi diyakini bertambah kompleks. Tidak hanya kian beragamnya tantangan yang meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta stabilitas keamanan dan politik, juga kualitas tantangan itu sendiri yang harus dihadapi.

Hasil capaian selama ini menjadi modal dasar untuk berkelanjutan pembangunan menuju kemajuan yang lebih baik lagi. Pembangunan yang merepresentasikan kehendak rakyat, meningkatkan kualitas SDM yang siap berdiri tegak di panggung dunia.

Pembangunan yang memajukan kesejahteraan rakyat, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk menuju ke sana perlu adanya kemandirian sebagai bangsa yang berdaulat dalam bidang politik , ekonomi dan budaya. Terbebas dari kekuatan dan intervensi asing yang dapat merapuhkan identitas dan jati diri bangsa yang merdeka.

Tampil sebagai bangsa yang tangguh dalam kemandirian untuk menentukan arah dan kebijakan mewujudkan cita – citanya.

Kemandirian sejatinya telah dipelopori para pejuang dan pendiri negeri ketika merumuskan Indonesia ke depan. Terbangun semangat kemandirian, percaya diri begitu kuat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memerdekakan Indonesia.

Semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuknya, terutama penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lainnya, bukan sebatas retorika, tetapi aksi nyata dengan memerangi penjajah.

Itulah nilai – nilai kemandirian yang telah ditorehkan dengan hasil nyata oleh para pejuang bangsa, yang hendaknya diteruskan oleh generasi berikutnya dari masa ke masa.

Fakta telah banyak berbicara, tanpa kemandirian pangan, kita senantiasa impor begitu kekurangan. Selama kemandirian terabaikan, dapat diduga impor pangan sebagai kebijakan “gampangan” akan terus dilakukan.

Hendaknya kemandirian yang harus dibangun agar kita menjadi tangguh tak hanya di bidang pangan, ekonomi, politik dan keamanan, juga sosial dan budaya bangsa.

Tidak selamanya kita mengandalkan bantuan asing untuk melaksanakan pembangunan nasional. Di satu sisi, bantuan asing yang terus mengalir membuktikan kita dipercaya oleh bangsa lain, tetapi muncul pertanyaan, adakah bantuan asing itu diberikan secara cuma – cuma, tanpa balas jasa, sekalipun hibah bentuknya.

Cukup beralasan, jika sang founding fathers, Bung Karno, pada tahun 1963 meletakkan pondasi dasar mengenai kemandirian, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) melalui konsep Trisakti, yaitu Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam budaya.

Gagasan Trisakti merupakan antitesa dari kolonialisme, imperialisme dan feodalisme.

Ini menjadi penting, mengingat dalam konteks kekinian, terlihat adanya keterlibatan kelas kapital transnasional dalam mengatur kebijakan dalam negeri sebagai dampak masuknya globalisasi yang dapat mengancam kedaulatan bangsa.

Investasi politik, bagian yang acap dikritisi karena dikhawatirkan akan menguatkan oligarki yang bisa berdampak kepada terabaikannya asas pemerataan dan keadilan dalam kebijakan.

Dengan membangun kemandirian, negara akan menjadi tangguh, kuat dan hebat. Kemandirian bisa dibangun menjadi tangguh melalui penguasaan sumber daya yang ada oleh negara, baik kekayaan alam, manusia maupun budaya bangsa, kemudian digunakan sebaik – baiknya guna memberikan manfaat sebanyak – banyaknya bagi kesejahteraan rakyat.

Tidak kalah pentingnya adalah soal pengaturan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah adanya penguasaan dan keuntungan jatuh ke pribadi atau golongan,seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.

Jangan karena alasan untuk memperkuat kemandirian, lantas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi tanpa batas,merusak lingkungan hingga tujuh turunan, lepas kendali yang mengarah kepada keuntungan pribadi.

Jika hal itu terjadi, maka kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan utama dari pemanfaatan kekayaan alam sebagaimana amanat UUD 1945, makin jauh terpinggirkan.

Penafsiran terhadap pasal 33 UUD 1945 tidak bisa dipisahkan dari semangat  para penyusunnya dan kondisi historis yang melingkupinya. Semangat yang dibangun adalah semangat kebangsaan untuk  mewujudkan sebesar- besar kemakmuran rakyat. Ingat, bukan kemakmuran segolongan orang semata.

Mari kita ciptakan ketangguhan dalam kemandirian. (Azisoko)