JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan secara serentak lima Mal Pelayanan Publik (MPP) di Provinsi Jawa Timur, Selasa (19/7/2023).
Kelima MPP tersebut berada di Kab. Tulungagung, Kab. Malang, Kab. Pacitan, Kab. Sampang, dan Kota Pasuruan.
Dalam sambutannya, Menteri Anas menjelaskan bahwa kehadiran MPP ini merupakan prioritas kerja Presiden, yakni penyederhanaan birokrasi. MPP menyatukan berbagai layanan yang tadinya terdapat di banyak kantor, menjadi satu pintu, satu gedung, terintegrasi.
"MPP mengintegrasikan layanan. Dulu kalau mau urus sesuatu, kadang harus wira-wiri ke dinas A, lalu ke dinas B. Nah sekarang cukup di satu tempat. Bahkan sebagian sudah _online_. Kita sedang terus kerjakan kedepan semua bisa diurus dari mana pun lewat handphone,” ujar Menteri Azwar Anas saat Peresmian Bersama MPP di Jawa Timur yang dilangsungkan di Kab. Tulungagung, Jawa Timur.
Selain itu, MPP juga sesuai dengan arahan Presiden terkait reformasi birokrasi, dimana birokrasi kini harus fokus memberikan dampak. Mantan Kepala LKPP ini berharap kehadiran MPP di lima daerah ini memberikan dampak perbaikan kualitas pelayanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kehadiran lima MPP ini menambah jumlah MPP di Jawa Timur menjadi 22. Secara nasional, saat ini jumlah MPP telah ada 139, dengan Kab. Tulungagung menjadi MPP ke-135, Kab. Malang menjadi MPP ke-136, dan Kab. Pacitan, Kab. Sampang, serta Kota Pasuruan menjadi MPP ke-137, 138, dan 139 secara berurutan.
Saat ini Kementerian PANRB juga tengah mendorong pemda menghadirkan MPP Digital. Disampaikan bahwa MPP Digital adalah ruang dari berbagai layanan yang disatukan dalam rumah virtual. Saat ini MPP Digital telah jalan di 21 kabupaten dan kota yang menjadi _pilot project_.
Dalam menyiapkan MPP Digital, Menteri Anas berpesan agar pemda menyiapkan akses internet, SDM digital, serta menumbuhkan budaya digital. "MPP Digital menjadi ekosistem pelayanan terintegrasi dimana pelayanan dapat diakses melalui face recognition. Ini yang menjadi amanat Presiden untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan," ujarnya.
MPP memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan akan administrasi kependudukan, perizinan, dan non-perizinan. Saat ini, MPP Kab. Tulungagung menyediakan 125 jenis layanan dari 37 instansi.
Sedangkan MPP Kab. Malang hadir dengan 188 jenis layanan dari 21 instansi. Kab. Pacitan memiliki MPP yang melayani 124 layanan dari 26 instansi dan diikuti oleh Kab. Sampang dengan layanan sejumlah 92 dari 25 instansi. Kemudian, MPP Kota Pasuruan menghadirkan 23 instansi yang memberikan 125 layanan.
Hadir baik daring maupun luring, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo; Bupati Malang Sanusi; Bupati Pacitan Indrata Nurbayuaji; Bupati Sampang Slamet Junaidi; Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf; Kepala DPMPTSP Kabupaten Sampang Majid Syamroni; dan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Rudyanto. (johara)
