JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Publik turut dikejutkan dengan kabar banyaknya utang pinjaman online (pinjol) warga Jakarta yang mencapai Rp 10,35 triliun.
Angka utang pinjol warga Jakarta itu merupakan total dari sekira 2 juta akun yang mengakses pinjaman secara online.
Terkait utang pinjol warga Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pempov) DKI kemudian buka suara soal fenomena tersebut.
"Terkait dengan pinjol, saya kira kami kebetulan ada tim percepatan akses keuangan daerah bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan lain-lain," kata Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu 12 Juli 2023.
Menurut dia, fenomena tersebut sebenarnya membuktikan bahwa literasi keuangan di masyarakat harus ditingkatkan. Oleh karena itu, Sri mengatakan, setiap masyarakat harus tahu soal risiko dari pinjaman uang secara instan yang bakal ditanggung di kemudian hari.
"Pada saat ada pinjaman mudah gitu ya, hanya dalam hitungan detik misalnya, dan lain-lain, tapi sebetulnya ada risiko yang juga mereka harus ketahui," kata Sri.
"Nah ini sosialisasi-sosialisasi terkait ini bersama dengan OJK, dan tim percepatan akses keuangan daerah juga terus kami lakukan," sambung dia.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mengupayakan membuat program yang mampu meningkatkan pendapatan di masyarakat. Misalnya, lanjut dia, pemberian pinjaman melalui Bank DKI bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi binaan Dinas PPKUKM DKI Jakarta.
"Tentu secara teori, jika pendapatannya sudah cukup tentu mereka tidak perlu melakukan pinjaman sehingga kita fokus ke perkembangan UMKM, bagaimana mereka keweirausahaan dan lain-lain. Saya kira itu menjadi fokus penguatan ekonomi di Jakarta," jelas Sri.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta mempertanyakan langkah Pemerintah DKI terkait utang pinjol warga Jakarta menembus angka Rp 10,35 triliun. Pengawas pemerintah daerah itu menilai, DKI harus tungun tangan untuk mengatasi fenomena tersebut.
"Ramai di media terkait utang pinjol warga DKI, total utangnya fantastis Rp 10,35 triliun akumulasinya. Angka ini lebih besar dari APBD Yogyarakarta, dan hampir setengah APBD Jawa Tengah," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Suhu Alyudin pada Rabu 12 Juli 2023.
