ADVERTISEMENT

Ganjar Bukan Petugas Partai

Kamis, 29 Juni 2023 11:37 WIB

Share
Foto: Pertemuan PPP dan PDIP disambut Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. (Ist.)
Foto: Pertemuan PPP dan PDIP disambut Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. (Ist.)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Branding Ganjar Pranowo sebagai petugas partai belakangan dinilai menjadi momok tersendiri oleh sejumlah kalangan.

Banyak orang menyandera diksi 'Ganjar petugas partai' sebagai sosok capres yang dikhawatirkan mudah dikendalikan andai menang nanti di kontestasi Pilpres 2024.

Dengan pemahaman narasi mudah dikekang, Ganjar dinilai tak punya kemandirian, tak otoritatif, dan bersifat patronase, serta hanya patuh pada pimpinan partai.

Padahal makna sejati dari narasi tersebut sesungguhnya terbalik dan sangat bertolak belakang. Sebab titik sambung diksi petugas partai yang dimaksud PDIP sebenarnya adalah tugas ideologis.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat mengatakan, dalam konteks perwakilan politik, seorang pemimpin yang terpilih tentu sejatinya bakal memiliki kekuasaan dan kekuatan otonom. 

Artinya, segala kebijakan yang dibuat pemimpin bukan datang dari partai politik. Andaipun status petugas partai selama ini dikonotasikan negatif, karena ditafsirkan secara liar oleh publik.

"Pada konteks Ganjar sebagai petugas partai sebenarnya begini, dia seseorang yang ditugasi oleh partai untuk menjalankan visi-misi partai tersebut. Sepanjang PDIP itu, ideologi, visi misi, sejalan untuk membangun Indonesia, sebenarnya tidak masalah," kata Cecep saat dihubungi Poskota, Rabu 28 Juni 2023.

Adapun diksi petugas partai yang disematkan kepada Ganjar, sebenarnya bisa jadi merupakan bentuk border dari partai atau segelintir elite PDIP untuk sekadar mengingatkan, darimana capres itu berasal. Dan bukan pemaknaan sesungguhnya dalam tugas-tugas reguler ketika menjadi presiden.

Dengan begitu, ketika memenangkan pertarungan, visi-misi partai dan kepentingan rakyat akan selalu dikedepankan, dan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam membuat kebijakan. 

Termasuk diyakini akan adanya independensi saat menyusun kekuatan dalam kabinetnya nanti.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT