JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa tiga pilar partai -yakni eksekutif, struktural partai, dan legislatif- bergerak bersama-sama untuk mengatasi masalah kerakyatan, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan esktrem yang ditarget 0 persen pada 2024.
"Tiga pilar partai, eksekutif, struktural, dan legislatif semua bergerak. Jadi kita keroyok bersama mengatasi (kemiskinan ekstrem dan stunting)," ujar Hasto saat konferensi pers Pra-Rakernas III PDIP di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin 5 Juni 2023.
Dalam kesempatan itu, Sekjen Hasto didampingi oleh Ketua DPP PDIP bidang Ideologi sekaligus Steering Committee Rakernas III PDIP Djarot Saiful Hidayat, serta Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta.
Hasto menjelaskan, Bupati Banyuwangi Hj Ipuk Fiestiandani, dalam paparan pendahuluan menjelang Rakernas III mengatakan bagaimana kerja mengatasi kemiskinan dan stunting di daerahnya dilakukan secara gotong royong.
"Dalam pemaparan pendahuluan Bupati Banyuwangi dijelaskan mereka membagi tugas kerja. Misalnya mengatasi jumlah stunting dan jumlah kemiskinan ekstrem. Itu kemudian dibagi oleh tiga pilar partai ini," jelas Hasto.
Bahkan Bupati Banyuwangi juga menggerakkan aspek birokrasinya untuk bersama-sama menjalankan program kerakyatan tersebut.
"Termasuk eksekutifnya, tanggung jawab Sekda, tanggung jawab kepala dinas. Kemudian bupatinya ini langsung tinggal di desa-desa menyelesiakan masalah rakyat," papar Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini juga menyebut ada kepala daerah PDIP yang secara kreatif membuat layanan terpadu dalam mengatasi kemiskinan.
"Dengan demikian aspek ideologinya ada, aspek teknokratiknya ada, best practice-nya ada, pergerakan tiga pilar partai pun ada. Sehingga dengan cara gotong royong itu kami meyakini bersama presiden Jokowi kemiskinan ekstrem bisa diatasi pada tahun 2024," jelas Hasto.
Hasto pun mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan PDIP ini nantinya akan menjadi bukti totalitas dukungan PDIP terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi.