Ketua BKSAP Buka Sidang Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA di Sumbar

"Implementasi parlemen yang responsif gender akan memastikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik, yang dapat menjangkau semua aspek isu dan tahapan proses pengambilan keputusan," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, pembuat kebijakan di negara-negara ASEAN harus memastikan bahwa perempuan memiliki partisipasi, pengaruh, dan peran strategis yang berarti sehingga kebijakan, program, anggaran, serta pemantauan dan evaluasi dapat mencerminkan kebutuhan perempuan.

Pada akhirnya, dalam mewujudkan sistem, kepemimpinan, dan perwakilan yang lebih setara di parlemen, Fadli berpesan agar kerja sama tetap harus diutamakan.  "Baik anggota parlemen laki-laki maupun perempuan harus membangun aliansi strategis, meningkatkan komunikasi dan kerja sama untuk membantu memajukan isu-isu perempuan," pungkasnya. (rizal)