JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menilai, Anies Baswedan tidak akan jauh berbeda dengan Jokowi terkait kebijakan ibu kota baru jika terpilih jadi presiden.
"Kalau kita lanjutin lagi (proyek IKN), artinya Anies akan menjadi sales promotion boy dari Jokowi. Jadi, Anies akan pasarkan itu seperti Jokowi," kata Rocky dalam keterangannya, Minggu 4 Juni 2023.
Padahal, menurut dia, setiap kandidat capres seharusnya memperlihatkan posisi politik mereka secara jelas. Tidak terkecuali Anies Baswedan yang menjadi kandidat berseberangan dengan Jokowi alias oposisi.
"Nanti kalau orang bertanya Anies itu Jokower? Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Kita ingin supaya betul-betul ada kejernihan dalam persaingan politik nanti,” ujarnya.
Menurut Rocky, pernyataan Anies yang mengklaim sudah memegang eksekutif harus tetap menaati aturan. Berbeda dengan analis yang bebas berpendapat sesuai dengan analisa mereka.
Ia melanjutkan, jika Anies Baswedan memang serius dengan niatnya menjadi presiden, maka sebaiknya Anies mendengar perkataan pengamat yang berasal dari internal pendukungnya.
“Tinggal dia pilih, dia mau diamati dengan kritis atau mengabaikan tatapan pengamat. Kita akan bilang ya Anda memang kalau jadi presiden taat undang-undang, berarti pengamat tidak diperlukan dalam railing dia ke depan ini, ya sudah tinggal saja pengamat ini yang di dalamnya juga banyak relawan,” ujar dia.
Di lain pihak, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mengatakan, narasi perubahan yang disematkan kepada capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, tidak cocok dengan salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Arifki menyebut Nasdem merupakan partai pendukung pemerintahan Jokowi sejak 2014 lalu sampai sekarang. Sehingga narasi perubahan yang akan dijalankan Anies terbentur dengan politik main dua kaki yang dilakukan Nasdem.
“Gagasan perubahan dan keberlanjutan itu tentu saling berlawanan. Secara elite, ide ini sudah membangun tesis dan antitesis sendiri, sehinga antara Jokowi dan Anies tidak bisa disatukan."
"Selain itu, dari sisi pemilih kedua isu ini bakal saling bersebrangan. Tetapi, pada sisi lain partai pengusung Anies, Partai NasDem masih berada di pemerintahan Jokowi," kata Arifki.
Dilema ini menurut Arifki akan menyulitkan Anies dan NasDem dalam memperkuat sikapnya karena risikonya dua narasi tidak saling bertemu.
Arifki menilai Anies menawarkan gagasan perubahan tentu menarik karena bertujuan untuk mengambil basis pemilih yang kontra dengan pemerintahan Jokowi. Sebagai bagian dari pemerintahan Jokowi, NasDem sebagai pengusung Anies harus dikucilkan oleh anggota koalisi pemerintahan lainnya.
Lalu lanjut Arifki, pilihan untuk Anies agar gagasan perubahannya lebih kuat harus menunggu Nasdem keluar dari pemerintahan Jokowi. Jika Nasdem tidak lagi di pemerintahan Jokowi maka Anies bakal terang benderang mengkampanyekan ia sebagai bagian berbeda dari pemerintahan Jokowi pasca 2024.
"Namun, Nasdem itu bakal sulit menerima itu begitu cepat karena berjasa besar dalam membesarkan Jokowi sehingga terpilih sebagai presiden selama dua periode. Dan, jika Nasdem dipecat oleh Jokowi dari kabinet, maka sama saja Jokowi memberikan bahan bakar perlawanan terhadap Anies," ucap Arifki.