Sorot: Formula E 'Bikin' Berbagai Masalah

Oleh Wartawan Poskota Mochammad Ifand

PERHELATAN formula E tampaknya dalam setiap tahun kerap menimbulkan masalah dan polemik. Setelah tahun lalu balapan yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol menjadi perhatian lantaran mengeluarkan banyak anggaran dan tak ada keuntungan yang diraih, kini gonjang-ganjing balapan mobol listrik muncul lagi.

Kali ini, masalah yang muncul saat balapan akan digelar beberapa hari lagi, panitia mengeluhkan sepinya sponsor dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada akhir bulan lalu, baru beberapa perusahaan yang bersedia untuk menjadi sponsor.

Ketua Panitia Formula E 2023 Ananda Mikola kala itu menyebutkan, seharusnya BUMN di bidang perbankan ikut terlibat untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Mereka berkeinginan agar BUMN ditangan Menteri Erick Thohir dapat ikut serta mengucurkan dana untuk Jakarta E-Prix 2023 dengan bergabung menjadi sponsor.

Permasalahan lain yang muncul juga datang dari para pembalap mobil formula E. Mereka mengelukan balap mobil listrik formula E yang digelar pada siang dipindahkan menjadi malam hari karena cuaca yang sangat panas. Namun rencana itu baru akan terealisasi pada balapan di tahun 2024 mendatang. 

Berikutnya, polemik yang muncul dari formula E adalah pemindahan arena balap pada 2024 yang diwacanakan akan digelar di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Medan Merdeka. Padahal sebelumnya, Pemprov DKI yang akhirnya membuat JIEC di kawasan Ancol untuk menghindari penolakan balapan yang digelar di jalan raya. 

Karena permasalahan itu pun, banyak komentar-komentar miring yang muncul dari masyarakat, lantaran ajang tersebut dinilai berbau politik. Mereka menilai ditolaknya balapan di jalan raya karena saat itu Anies Baswedan yang menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kini ketika Anies sudah tak menjabat, ada anggapan penguasa ingin mencari popularitas dari momen tersebut dengan memindahkan lokasi balap. Sehingga ajang olahraga yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat tanpa beban kini syarat akan aroma politik. 

Padahal, untuk menggelar kegiatan tersebut di tahun lalu, Pemprov DKI harus mengeluarkan uang ekstra yang bersumber dari APBD untuk membangun sirkuit. Dan bila seandainya memang dipindahkan, untuk apa sirkuit yang kini sudah dibangun menggunakan uang rakyat malah tak digunakan dan semuanya menjadi mubazir. 

Seharusnya, pihak Jakpro yang selama ini ditunjuk untuk mengurus balapan internasional itu bisa memberikan sikap untuk menolak maupun menerima. Karena pastinya ketika balapan dipindahkan, pembuatan arena sirkuit juga harus kembali dilakukan dan pastinya membuang-buang uang rakyat. 

Dengan adanya wacana pemindahan sirkuit Formula E 2024 dari Ancol ke kawasan Jalan Sudirman-Thamrin pastinya akan menambah beban bagi Pemprov DKI Jakarta. Karena sudah pasti, Pemprov DKI yang sudah meneken kontrak pelaksanaan selama beberapa tahun harus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana. (*)