JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat politik Rocky Gerung menyinggung beredarnya sejumlah nama-nama penting di republik ini terkait kasus BTS Kominfo yang berawal dari ditahannya Johnny G Plate.
Adapun nama-nama yang disebutkan dalam pesan berantai di berbagai WhatsApp Group soal kasus BTS Kominfo, digambarkan secara lengkap lewat grafik.
Ada dua skema diagram dan grafik yang muncul di kasus BTS Kominfo, baik yang sederhana dan lebih lengkap, hingga menyebut ternyata melibatkan sektor swasta. Dan dalam diagram itu disebutkan bahwa aliran dana korupsi diduga mengalir ke tiga calon presiden.
Sejauh ini belum diketahui soal kebenaran kabar nama-nama terseret kasus BTS Kominfo tersebut, namun Rocky menilai publik bisa menjadikannya sementara sebagai azas praduga bersalah selama belum dibuktikan kebenarannya.
Apalagi Plt Menkominfo Mahfud MD menyebut bahwa Kejaksaan Agung telah mengantongi bukti rekaman pembicaraan para pejabat soal aksi bagi-bagi proyek haram itu.
"Iya setiap grafik itu mirip grafik Ferdy Sambo, ada grafik yang diperluas, ada grafik anti kayak begitu. Ini BTS lebih gila nih, karena di situ ada tetap Rp 8 triliun dan masih akan berkembang," kata Rocky Gerung di saluran Youtubenya, disitat Kamis 25 Mei 2023.
Dia menduga, mungkin beberapa temuan akan dimulai ketika pemeriksaan pada Johnny G Plate dimulai. Dan kegemparan itu dipastikan bakal menyangkut dengan apa yang pernah diputuskan di dalam kasak-kusuk Istana.
Kasus BTS Kominfo Bola Panas Jelang Pencapresan
Rocky bilang, dirinya sudah melihat panah-panah diagram tersebut dan mengarah ke nama-nama siapa saja terlibat dalam kasus BTS Kominfo. Dia menilai, ini akan memberantakkan seluruh koalisi atau justru membuat pihak-pihak tersebut makin mengikatkan diri.
Bagi publik, kasus korupsi yang melibatkan eks Menkominfo Johnny G Plate tentu harus dibongkar. Apalagi banyak publik pula yang ramai menanyakan diagram yang beredar, termasuk sejumlah nama yang disebut.
Untuk saat ini, Rocky mempersilakan diagram yang beredar sebagai azaz praduga bersalah sebagai bagian dari hak publik untuk menilai. Walaupun nantinya azaz praduga tidak bersalah menjadi ketentuan hakim ketika masuk ke ranah hukum.