SERANG, POSKOTA.CO.ID – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten bakal mengalami penurunan drastis pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2024.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, penurunan PAD akibat sistem bagi hasil daerah dengan kabupaten kota polanya tidak dilakukan di tingkat provinsi.
“Nanti kita hitung, tapi melihat pola bagi hasil kurang lebih Rp2 triliun,” katanya, Kamis (25/5/2023).
Meski mengalami penurunan pada APBD, Al menyebutkan fiskal kebutuhan belanja Pemprov Banten tidak masalah.
“Dalam postur APBD bagi dana hasil postur APBD bisa sedikit berkurang, tapi sesungguhnya peruntukan fiskal tidak ada masalah, tapi terlihat turun,” ungkapnya.
Dalam upaya menambah PAD, Pemprov Banten dan DPRD saat ini sedang membahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah. Ada beberapa sektor yang akan dimanfaatkan dan ditagih pajak.
“Soal galian ada yang ke provinsi kewenangannya, kita ada 13 mil laut, semua jadi potensi kita, sedang kita gali bersama DPRD untuk pajak dan retribusi daerah,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan memasukan wajib pajak bagi kendaraan listrik. Tapi sebelum disahkan, akan berkonsultasi terkait regulasi kepada pemerintah pusat.
“Pajak kendaraan listrik sedang kita bicarakan dan nanti konsultasikan ke pusat pengaturan terkini terkait kendaraan listrik. Kelihatannya kendaraan listrik lebih murah dibanding non listrik,” tutupnya. (Bilal)