Oleh Miftah, Wartawan Poskota
PRESIDEN Jokowi dikabarkan akan kembali merombak Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat ini. Lagi-lagi, fokusnya pada menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Selain itu, ada sejumlah menteri yang akan digeser.
Isu reshuffle muncul kembali setelah Presiden Jokowi mengakui sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana, awal bulan lalu.
Alasannya, karena NasDem sekarang sudah punya koalisi sendiri, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS. Koalisi ini sudah punya calon presiden (Capres) yaitu Anies Baswedan.
Meskipun berkali-kali NasDem menegaskan, akan tetap mendukung Jokowi hingga berakhirnya pemerintahan 2024 mendatang. Namun terkait reshuffle, NasDem bakal mengikuti apapun keputusan Jokowi. Partai besutan Surya Paloh itu berjanji akan tegak lurus apapun keputusan presiden.
Selain terkait NasDem, Presiden Jokowi juga mengancam akan mengganti menteri yang sibuk di pencalegan. Jokowi memang tidak mempermasalahkan apabila ada menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif. Sebab, aturannya memang memperbolehkan.
Namun, jika pencalegan itu mengganggu tugas dan kerja menteri, maka ia tak segan-segan mengganti sang menteri tersebut.
Dalam hal ini, penulis setuju. Bila reshuffle dilakukan atas dasar kinerja, memang sudah seharusnya dilakukan.
Namun jika reshuffle dilakukan karena desakan politik, harus dipertimbangkan secara matang. Sebab, reshuffle yang dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu politis, tentu tak baik bagi kemajuan bangsa dan negara.
Memang, selain pejabat publik, Jokowi juga merupakan pejabat politik. Sehingga wajar ketika dia berbicara soal politik tak ingin didengar oleh calon lawan politik.
Namun waktunya apakah tepat dilakukan sekarang? Jangan sampai malah jadi bumerang, seperti ketika Presiden Megawati mereshuffle Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla.
Tapi, semua pasti sudah diperhitungkan matang-matang. Karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. (*)
.png)
.jpg)
