JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terus menggencarkan program normalisasi Kali Ciliwung.
Hal ini terlihat dari kunjungan Heru yang tak berhenti di Kali Ciliwung di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.
Perlahan sejumlah langkah untuk mempercepat normalisasi Kali Ciliwung sudah mulai dijalankan. Teranyar, Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah memanggil 11 kepala keluarga.
Mereka dipanggil lantaran lahannya bakal terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung. Pemanggilan dilakukan untuk memproses Surat Pelepasan Hak (SPH) terkait pembebasan lahan.
"Sudah langsung (diproses) di hari berikutnya (setelah Pj Gubernur DKI Heru meninjau ke lokasi)," kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin yang dilansir dari Antara, Jumat (12/5/2023).
Menurut Munjirin, 11 kepala keluarga itu dipanggil dan diundang ke Badan Pertanahan Negara Administrasi Jakarta Selatan. Adapun dari 12 orang warga yang belum dilakukan SPH, kata Munjirin, hanya 11 kepala keluarga yang bisa diproses administrasi SPH terkait dengan pembebasan lahannya.
Diketahui, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini juga telah mengecek langsung peta pembatasan wilayah yang disediakan guna melihat lokasi-lokasi mana yang tersentuh program normalisasi Kali Ciliwung.
Kedatangan Heru Budi ini menjadi perhatian warga setempat. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membongkar sejumlah rumah yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung itu sejak November 2022.
Kini, Heru telah meminta lurah ikut membantu mempercepat proses administrasi dokumen milik warga yang kehilangan sertifikat tanah untuk pembebasan lahan Sungai Ciliwung.
"Saya minta lurah-lurah percepat, mem-back up kalau warga ingin meminta surat keterangan hilang," ucap Heru Budi, Selasa (9/5/2023).
"Yang penting mempercepat untuk masyarakat dibantu supaya administrasi itu sudah berada di BPN, kan semuanya punya hak," sambungnya.
Heru mengatakan, saat ini persoalan yang menjadi kendala itu tengah diselesaikan agar warga yang belum menerima kompensasi uang pengganti segera menerima pembayaran.
Pertama, bagi warga yang terdampak tetapi memiliki hak lahan, mereka akan mendapatkan uang ganti rugi. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran Rp 700 miliar.
Kedua, warga yang tidak memiliki hak lahan akan dipindahkan ke rumah susun. Adapun pembebasan lahan itu akan dilakukan di empat kelurahan, yakni Cililitan (Jakarta Timur) 0,8 hektar, Rawajati (Jakarta Selatan) 1,5 hektar, Cawang (Jakarta Timur) 2,25 hektar, dan Kampung Melayu (Jakarta Timur) 1,95 hektar.
Untuk diketahui, program normalisasi Kali Ciliwung ini sempat mandeg pada saat era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal tersebut bahkan diakui Wakil Gubernur DKI di era tersebut, Ahmad Riza Patria. Ia mengatakan, program mengatasi banjir itu belum maksimal karena sulitnya pembebasan lahan di bantaran sungai.
"Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik, dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Ia menjelaskan, program normalisasi sungai merupakan tanggung jawab bersama Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat.
Pemprov DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai. Sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan satuan pelaksana (satpel) normalisasi. Riza mengeklaim upaya penyediaan lahan yang dilakukan dalam bentuk pembebasan lahan itu sebenarnya sudah berjalan setiap tahun.
Akan tetapi sayangnya, Pemprov DKI menemui sejumlah hambatan saat pembebasan lahan seperti sengketa, konflik, dan lainnya. (Aldi)