JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Seorang oknum Camat Kenyam, Kabupaten Nduga berinisial MM, ditangkapnya aparat keamanan. Dia diduga yang memberikan bantuan dana kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) Egianus Kogoya untuk membeli amunisi.
Analis Politik Karel Susetyo mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa untuk memberantas KKB diperlukan kerjasama semua pihak pemangku kepentingan.
"Informasi tersebut mengejutkan, mengingat sebagai aparatur negara yang bersangkutan seharusnya berupaya sekuat tenaga untuk ikut menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI," kata Karel di Jakarta, dikutip Selasa, (9/5/2023).
Hal tersebut juga menjadi catatan penting sebagai salah satu faktor sulitnya menyelesaikan permasalahan di Papua. Fakta ini pun seakan menampar wajah aparat keamanan, yakni TNI-Polri, yang selama ini telah bekerja bertarung nyawa di sana.
"Bayangkan, betapa hancur dan sakitnya hati para prajurit tersebut yang mempertaruhkan hidupnya dan keluarganya demi menjaga kemanan dan keutuhan NKRI, namun dikhianati oleh aparatur negara lainnya," sambung CEO Point Indonesia.
Aparat TNI-Polri di bawah pimpinan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai ujung tombak tentunya sudah bekerja maksimal dengan mengorbankan banyak nyawa prajurit yang gugur. Semestinya hal tersebut mendapat dukungan dari aparatur lembaga lainnya dengan, paling tidak, tidak berkhianat.
"Kasus Camat MM ini bisa jadi merupakan fenomena ujung gunung es belaka (The Tip of Iceberg), di mana sebenarnya masih banyak lagi aparat pemerintah daerah dan desa yang bersimpati bahkan mendukung gerakan KKB. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepatutnya memberikan perhatian lebih dalam pembinaan aparatnya di Papua. Bukan menyerahkan hal tersebut kepada aparat keamanan dan satgas lalu mereka tidak melakukan apa-apa terhadap aparatnya di daerah tersebut," jelas dia.
Pada sisi lain, para aparat tersebut ditengarai membantu KKB melalui pemberian dana untuk membeli amunisi yang berasal dari Papua Nugini. Untuk itu, penguatan pengawasan di perbatasan menjadi salah satu faktor utama untuk memutus mata rantai konflik di Papua.
"Putus jalur mata rantai penyelundupan amunisi ilegal yang berasal dari luar negeri," tegas Karel.
Perlu diingat bahwa penyelesaian permasalahan Papua adalah salah satu prioritas penting pemerintah Presiden Joko Widodo. Artinya hal tersebut mestinya melibatkan seluruh aparatur dan institusi serta lembaga pemerintah. Bukan hanya TNI-Polri.
Karel menambahkan, keterlibatan seluruh aparatur dan instusi serta lembaga pemerintah yang bersinergi dengan baik dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan Papua secara komprehensif. Namun sebaliknya, jika institusi pemerintah lain abai dan menyerahkan hal tersebut kepada aparat keamanan saja, niscaya permasalahan Papua akan terus berlanjut dan semakin sulit diselesaikan.
