JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Eks Kabareskrim Polri Susno Duadji menyambut baik terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Mafia Pajak Rp 349 triliun yang dibentuk oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
Di mana Satgas mafia pajak Rp 349 triliun ini akan melakukan tugasnya, seperti memberikan evaluasi, supervisi dan kemudian memberikan rekomendasi.
Orang-orang yang terlibat di balik satgas mafia pajak Rp 349 triliun dianggap bukan sembarang, karena sepak terjang positifnya, seperti Yunus Husein yang diketahui adalah orang pertama yang membentuk PPATK. Susno Duadji sendiri mengaku pernah menjadi anak buahnya.
Susno meminta salah satu yang disoroti adalah transaksi janggal emas batangan senilai Rp 189 triliun. Kata dia, satgas ini bisa melakukan evaluasi.
"Dari emas, dia (Satgas) bisa masuk, dari pajak itu gede lho. Bukan pajak yang kecil-kecilan kayak kita," kata Susno dalam diskusi virtual Crosscheck, dengan tajuk 'Awas Serangan Balik ke Satgas Mafia Pajak Rp 349 Triliun', disitat Senin 8 Mei 2023.
Susno kemudian menyinggung betapa jumbonya pajak perusahaan-perusahaan besar, seperti dari sektor pertambangan, perkebunan, perusahaan asing, bank asing, dan lain sebagainya.
"Itu pajaknya gede-gede lho, sampai triliun," kata Susno.
Satgas Mafia Pajak Perlu Dukungan Netizen
Sebenarnya seperti disampaikan berbagai pihak, aparat penyidik bukan tak mampu mengungkap kebusukan itu semua. Artinya bukan persoalan ilmu pengetahuan atau pendidikan yang kurang dari para penyidik.
Sebab seorang brigadir saja dianggap mampu untuk mengungkapnya. Akan tetapi persoalannya adalah beking kuat di belakang itu semua. Karena bagaimanapun terbukanya info didapat, selama beking itu sangat kuat, penyidik akan menemui kesulitan.
"Persoalannya siapa di belakang itu mafia pajak? Jangan-jangan Kapolrinya, jangan-jangan Jaksa Agungnya juga engak berani," kata Susno.
Maka itulah, Susno mengajak publik untuk turut serta mengawal kasus ini dan mendukung langkah Yunus Husein dan kawan-kawan untuk mengungkapnya.
Karena selama ini kekuatan netizenlah yang paling kuat untuk membongkar kejanggalan kasus.
"Gubernur Lampung saja sampai nyaris pingsan kan? Apakah bisa dihukum orang (beking) tidak bersalah. Pak Mahfud sendiri yang bilang, manakala penyidik, penuntut, hakim, dan pengacara kompak, bisa kok. Apa masalahnya enggak bisa."
Untuk itu, ada baiknya pula tim satgas mafia pajak Rp 349 triliun ini segera menampilkan apapun temuan-temuan janggal yang dilihat ke publik selama penyidikan. Sebab netizen nantinya yang turut serta melakukan pengawalan, agar tak ada yang berani mengganggu sekalipun beking mereka teramat kuat.
"Karena yang paling kuat dalam suatu negara adalah the power of netizen, suara rakyat. Kita harapkan Pak Yunus bisa buka dikit-dikit nanti, misalnya ternyata perusahaan besarnya ini-ini, namanya A, B, C, D netizen pasti akan mencari-cari."
Para beking dan perusahaan nakal, kata dia, mungkin saja akan berani ketika melawan institusi, seperti penyidik Polri, Kejaksaan, lantaran power yang dimiliki. Tetapi jika melawan netizen, dipastikan mereka tak bakal berani.
"Dan jangan-jangan perusahaan besar serta siapa di belakangnya itu, sudah mulai gemetar sekarang. Masa mereka mau melawan netizen, ya enggak berani. Tambah dilawan tambah jadi," katanya.