JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wapres KH Ma'ruf Amin minta percepatan sertifikasi halal bagi UMKM dan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan, termasuk pengembangan sentra Industri kecil dan menengah halal, serta pariwisata ramah muslim.
“Sertifikasi halal UMKM agar diakselerasi untuk menaikkan daya saing produk-produknya hingga mampu menembus pasar halal global,” pintanya.
Itu disampaikan Wapres saat menghadiri acara Pengukuhan KDEKS Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Jl. Indracaya, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu, Rabu malam (03/05/2023)
Wapres mengatakan potensi besar Indonesia dalam pasar industri halal global tak lepas dari iringan persaingan ketat antarnegara. Bahkan negara-negara dengan mayoritas penduduk non-muslim pun kini turut menggalakkan kontribusinya pada ekspor pangan halal dunia.
Untuk itu, industri halal dan keuangan syariah yang mewakili dua sektor potensial di Indonesia perlu dikembangkan secara lebih optimal, termasuk dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal di daerah melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
"Peran aktif dan sumbangsih kontributif KDEKS Bengkulu saya minta difokuskan untuk mendukung pengembangan dan penguatan program-program KNEKS sesuai dengan potensi kearifan lokal,” ungkap Wapres.
Hal tersebut, lanjut Wapres, untuk mendukung Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang tengah gencar menggerakkan aksi-aksi nyata untuk percepatan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air, utamanya pada bidang industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, termasuk infrastruktur ekosistem syariah.
“Terbentuknya KDEKS di Provinsi Bengkulu saya harapkan dapat menjadi motor penggerak dan dirigen untuk percepatan implementasi program-program, serta penyelaras gerak segenap pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan daerah,” harapnya.
Selanjutnya, sebut Wapres, pada bidang jasa keuangan syariah, seiring tren kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir yang cenderung meningkat, ia meminta KDEKS Bengkulu terus menggali potensi daerah sekitar, seraya terus mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah.
“Selain itu, perlu didorong pemanfaatan alternatif pembiayaan syariah untuk pembangunan di provinsi Bengkulu, seperti penerbitan Sukuk Daerah, maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah. KDEKS Bengkulu juga dapat mendorong pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, serta Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren, dan lainnya,” papar Wapres.
Sebelumnya, dalam laporannya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah selaku Ketua KDEKS Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa penerapan konsep ekonomi dan keuangan syariah sangat dinantikan masyarakat Bengkulu.
"Bahkan angka harapan masyarakat di angka 90 persen terutama dalam produk-produk industri jasa keuangan,” ujarnya. Bahkan, Rohidin meyakinkan kepada banyak pihak bahwa konsepsi ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia.
Tampak hadir pada acara ini, Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah Syahili Sibarani beserta Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, serta segenap Pengurus KDEKS Provinsi Bengkulu. (johara)