Oleh Jokles, Wartawan Poskota
Seperti banyak diprediksi sebelumnya, setelah PDIP menetapkan capres, koalisi yang sudah terbentuk akan banyak berubah.
Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri Golkar, PAN dan PPP, misalnya, masih bisa berubah. Lebih - lebih setelah PPP mendukung pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP.
Sementara kita tahu, KIB hingga kini belum menentukan sikap mendukung capres PDIP atau calon yang diajukan parpol lain.
Meski begitu, KIB memberi sinyal politik akan bergabung dengan Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya (KKIR) sebagaimana komitmen awal untuk membentuk koalisi besar. Tentunya, dengan mengajukan capresnya sendiri.
Jika melihat arah politik, koalisi besar akan mengajukan salah satu ketum parpol yang tergabung dalam koalisi besar. Yang sudah menguat, adalah Prabowo Subianto.
Sementara cawapresnya, boleh jadi dari salah satu ketum parpol koalisi besar. Yang menguat, Airlangga Hartarto. Namun, tidak menutup kemungkinan berasal dari luar koalisi besar.
Sejumlah tokoh sudah juga sering dipasangkan. Tetapi semuanya masih dalam batas wacana.
Yang pasti koalisi besar terus berlanjut, terealisasi, kalaupun PPP keluar dari KIB seperti dikatakan para petinggi KIB. Alasannya, itu komitmen politik yang sudah terbangun.
Di sisi lain, tanpa PPP pun, Golkar dan PAN sudah memenuhi Presidential Threshold dengan jumlah kursi di DPR sebanyak 126, melebihi ambang batas yang ditetapkan 115 kursi.
Jika KIB tanpa PPP tetap bergabung dengan KKIR, berarti akan muncul tiga paslon capres - cawapres.
Masing-masing, Anies Baswedan yang diusung koalisi perubahan, yakni Nasdem, PKS dan Demokrat. Capres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan didukung PPP, serta capres dari koalisi besar. Siapa capres dan cawapresnya, masih belum dideklarasikan.
Masih menunggu momen baik. Meski demikian, banyak pihak menilai, Prabowo yang akan ditampilkan.
Dengan tiga paslon, setidaknya akan memenuhi harapan publik yang menghendaki banyak pilihan, terdapat alternatif pilihan capres.
Sudah dua kali pilpres hanya disuguhkan dengan 2 paslon. Yang terjadi kemudian, terjadi pembelahan dukungan, yang berlanjut kepada pembelahan kehidupan sosial.
Ini yang dikhawatirkan publik, jika pada pilpres 2024 mengulang sejarah tahun 2014 dan 2019. Makin banyak pasangan akan semakin baik, karena kian memberi banyak pilihan, bukan dua pilihan.
Sejatinya berapa pun jumlah paslon tidak masalah, sepanjang tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Belum juga menjadi jaminan dengan tiga paslon, tidak akan timbul masalah.
Tetapi setidaknya apa yang menjadi harapan publik, patut diapresiasi oleh para elite politik, petinggi dan penguasa parpol. Semoga.