Oleh Muhidin, Wartawan Poskota
SEIRING arus balik pasca Lebaran dibarengi dengan terjadinya urbanisasi. Banyak pendatang baru yang datang ke Jakarta dengan harapan untuk mengubah nasib dan sukses. Namun, itu dahulu banyak warga pendatang yang berhasil di Jakarta.
Akan tetapi saat ini pemudik dari kampung halaman sebaiknya tidak membawa serta saudaranya ke Jakarta, apalagi tanpa memiliki keterampilan untuk mengadu nasib di Jakarta.
Terkecuali, sudah pasti. Ya, tahu keahlian atau kemampuannya. Karena Jakarta tidak seperti dahulu, Jakarta dikenal 'keras' atau ada pepatah berbunyi ''Ibu Kota Jakarta lebih kejam dari ibu tiri''. Nah, karena jika tidak memiliki kemampuan akan menjadi penyandang masalah sosial. Jadi beban Pemprov DKI Jakarta.
Dampak lainnya, kriminalitas di DKI Jakarta akan meningkat dan juga permukiman kumuh. Ini akan menjadi PR yang merepotkan bagi Pemprov DKI Jakarta.
Dalam hal ini, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah wanti-wanti sebelum Lebaran dengan memerintahkan kepada jajarannya untuk mengimbau kepada warga DKI Jakarta yang mudik ke kampung halamannya untuk tidak membawa saudaranya ke DKI Jakarta.
Heru Budi menyebut, bahwa saat ini penduduk DKI Jakarta sudah mencapai 11,7 juta. Dikatakan, data yang diterima bahwa per bulan ini perpindahan penduduk naik di mana termasuk kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat.
Heru Budi menegaskan, bahwa dirinya tidak melarang warga DKI yang pulang kampung membawa koleganya. Akan tetapi, sekali lagi harus memiliki keterampilan. Sehingga siap untuk bekerja sesuai dengan passion-nya.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga turut mengingatkan kepada pemudik untuk tidak membawa saudara ketika pulang kembali ke Jakarta.
Masalah urbanisasi tanpa keterampilan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bertahun-tahun, dan biasanya berbarengan dengan arus balik pasca mudik Lebaran. Prihatinnya, masih banyak warga dari daerah yang bandel tetap ke Jakarta tanpa mengantongi keterampilan.
Ini harus dicarikan solusi. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta bisa merelokasi perusahaannya untuk ke luar dari DKI Jakarta. Hal ini agar para pencari kerja yang berasal dari daerah untuk tidak perlu ke Jakarta.
Tentu saja, pemerintah daerah (pemda) harus mempermudah perizinan usaha di daerah. Harus ada koordinasi yang baik antara perusahaan dan pemda. Dengan demikian, perekonomian daerah pun akan menjadi maju, dan kehidupannya masyarakatnya akan lebih sejahtera.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI jakarta, Budi Awaluddin mencatat data statistik pendatang dari luar DKI. Yakni, tren pendatang ke DKI itu 80 persen berpendidikan SLTA ke bawah, 40-50 persen berpenghasilan rendah, dan 20 persen menempati RW kumuh, padahal 80 persennya usia produktif.