JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat politik Rocky Gerung ikut menyoroti kasus penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pasukan khusus TNI Kopassus di Mugi, Nduga, Papua.
Rocky menduga, memang ada hal yang ditutupi atas peristiwa penyerangan KKB terhadap TNI pada Sabtu 15 April 2023 lalu. Bisa saja, kata dia, korbannya banyak, dan ada proses penyensoran berita atau informasi agar tak muncul ke permukaan.
Proses penyensoran informasi penyerangan KKB terhadap TNI ini dianggap dilakukan agar tidak mengganggu strategi diplomasi.
"Ya memang korbannya banyak, dan saya kira semua hal yang berhubungan dengan Papua itu pasti beritanya itu disensor berkali-kali atau diedit berkali-kali. Karena itu soal strategi diplomasi sebetulnya tuh, tetapi lama-lama nanti akan terbuka juga yang meninggal berapa, dari jenis pasukan apa aja."
"Apalagi kalau mulai dianggap bahwa kenapa ada Kopassus bisa tewas di situ? Dia kan pasukan khusus yang punya reputasi dunia," kata Rocky disitat saluran Youtubenya, Rabu 19 April 2023.
Menurut Rocky, informasi yang disampaikan TNI berkaitan dengan peristiwa penyerangan KKB baru-baru ini tentu tak dipercaya oleh diplomat-diplomat di Indonesia. Apalagi dalam keterangan disebutkan, mereka membawa isu upaya penyelamatan pilot Susi Air.
Akan tetapi, di luar isu tersebut, hal yang digarisbawahi oleh Rocky Gerung adalah sejauh ini taktik KKB kian bertambah maju berkaitan dengan penyerangan terhadap TNI di Mugi, Nduga, Papua, beberapa hari lalu.
"Kita harus akui bahwa taktik KKB ini makin canggih, terutama di bidang sadap menyadap informasi. Sehingga mereka bisa lebih dulu tiba di lokasi ketimbang pasukan kita," katanya.
Rocky Bicara Dampak Operasi Militer TNI ke KKB
Rocky kemudian menyinggung betapa dampak besar akan terasa ketika TNI melakukan operasi militer dengan status siaga tempur terhadap KKB di Papua.
Sebab dengan bertambahnya pasukan militer di sana, itu berarti Papua dinilai bakal semakin terisolasi dari komunitas internasional lantaran aksi militerisasi yang berlangsung. Apalagi informasi nantinya pasti bakal dikendalikan di status operasi militer.
"Walaupun secara formal belum disebut operasi militer, tetapi fakta-fakta itu kalau kita baca jurnal internasional menganggap bahwa Papua sedang menuju pada operasi militer, itu artinya perlawanan akan besar dan Indonesia justru ada dalam kerentanan karena kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil," katanya.
Pada kondisi tersebut, Rocky juga menilai intervensi global setiap saat bisa masuk ke sana dengan alasan humanitarian. Sebut saja misalnya pasukan Amerika Serikat melalui PBB bisa menganggap diperlukan semacam penyelamatan awal, karena kekerasan mulai berlangsung di Papua.
"Jadi kita paham, bahwa tentu Panglima dan jajarannya juga frustrasi tuh melihat bagaimana isu internasional itu mengambil sudut pandang hak asasi manusia dan yang akan dipojokkan pasti militer," katanya.