Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru bisa berjalan efektif jika bersifat independen.Tidak dimasuki oleh pengaruh dan aroma politik.
“Jangan sampai terjadi pengaruh – pengaruh politik ke dalam KPK seperti banyak diisukan,” kata JK, usai penandatangan MOU antara KPK dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) terkait pemberantasan korupsi, di Gedung DMI, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
“Setuju pak, KPK harus independen. Kalau ada pengaruh politik penegakan hukum akan menyesuaikan arah angin politik, bukan keadilan,” kata mas Bro mengawali obrolan warteg jelang buka puasa bersama sohibnya, Yudi dan Heri.
“Tetapi semuanya tergantung dari yang menjalankannya, mau nggak mengikuti arah angin politik,” kata Heri.
“Itulah yang dimaksud independen, tidak terpengaruh oleh pengaruh atau tekanan politik, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, termasuk penguasa negeri ini,” kata mas Bro.
“Kalau masih terpengaruh kehendak pihak lain berarti belum independen.Belum independen berarti belum bisa berjalan efektif,” kata Yudi.
“Lembaga penegak hukum, lembaga pemutus perkara, lembaga publik, apapun namanya, jika terkait dengan keadilan dan pelayanan publik, wajib independen. Tanpa independensi akan melahirkan diskriminasi,” kata mas Bro.
“Maksudnya pilih kasih, pilih teman,pilih aman atau pilih yang menjanjikan. Gitu Bro?” tanya Heri.
“Tergantung yang menafsirkan.Yang pasti, sikap independen bagi lembaga penegak hukum, apalagi KPK itu harus agar pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, tidak dipaksakan atau memaksakan,” ujar mas Bro.
“Yang tahu pasti ada tidaknya pengaruh politik, independen atau tidak adalah KPK sendiri. Disinilah perlunya kejujuran. Bukankah berani jujur itu hebat,” kata Yudi. (jokles).