JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta diminta untuk menambah kuota mudik dan balik gratis pada pebaran tahun depan yang akan datang.
Hal tersebut disampaikan langsung, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ismail saat dikonfirmasi awak media, Rabu, 5 April 2023.
Ismail mengatakan, program Mudik-Balik Gratis ini manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga. Hal ini terbukti dari tingginya animo pendaftar mudik dan balik gratis tahun ini.
"Tahun ini kuota hanya 19.280 orang. Tapi, baru satu hari dibuka jumlah pendaftar mencapai 28.506 orang. Kalau melihat animo yang luar biasa dengan ditandai membeludaknya pendaftar maka perlu dipertimbangkan lagi kuota tersebut tahun depan," ujarnya, Rabu (5/4).
Ismail menjelaskan, selain kuota, kota atau kabupaten tujuan juga bisa ditambah untuk lebih bisa mengakomodir warga. Sehingga, program Mudik-Balik Gratis ini semakin dapat diperluas kemanfaatannya.
"Program ini sangat membantu untuk memfasilitasi warga Jakarta yang memang banyak pendatang dari berbagai daerah serta meminimalisir kemacetan dan kecelakaan lalu lintas saat arus mudik maupun baik Lebaran," terangnya.
Menurutnya, sebagai konsekuensi dari peningkatan kuota tersebut adalah peningkatan alokasi anggaran yang hal ini tentu bisa didiskusikan lebih lanjut antara Eksekutif dan Legislatif.
"Kalau dari sisi anggaran bisa juga menggunakan alternatif dari corporate social responsibility selain tentunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah," bebernya.
Ia menambahkan, untuk angkutan sepeda motor juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penambahan kuota jika memang animonya juga tinggi.
"Utama itu angkutan orangnya, tapi untuk angkutan sepeda motor juga selama itu perlu juga bisa ditambah. Sebab, penggunaan sepeda motor untuk jarak jauh memang tidak direkomendasikan. Sementara, di sisi lain mereka mungkin perlu kendaraan untuk menunjang mobilitas di kampung halaman," ungkapnya.
Ismail berharap, program Mudik-Balik Gratis semakin tepat sasaran dengan memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya penerima bantuan sosial.
.jpg)
.png)
