"Namun, keadaan petani di Cigeulis dan Sobang saat ini masih banyak sistem sharing yang tidak wajar, dan terindikasi pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu," bebernya.
Kemudian tambah dia, konflik tanah di daerah Kecamatan Cikeusik, Desa Leuwibalang yang sudah terdapat pemukiman dengan jumalah Kepala Keluarga (KK) kurang lebih 50 KK dan aktifitas pekerjaan nya hanya bertani selama kurang lebih 25 tahun sebelum penunjukan kawasan hutan oleh KLHK tahun 2016 lalu.
"Namun, para petani selalu mendapatkan ancaman pengusiran bila tidak membayar sharing yang tidak wajar, yaitu sekitar 50 kilo gram dari hasil panen dari per satu petak lahan," bebernya lagi.
Untuk itu, para petani meminta bantuan dari Bupati Pandeglang sebagai tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pandeglang, agra segera menyelesaikan konflik tanah garapan para petani, supaya para petani bisa hidup sejahtera.
"Kami minta bantuan Bupati Pandeglang, tolong Ibu Bupati temui kami tanya kami masalah apa yang sedang kami alami sehingga kami dari Pandeglang selatan datang ke Kantor Bupati," ujarnya.
Orator lainnya, Sudarmawan menambahkan, para petani jauh-jauh dari Cibaliung, Cigeulis, Sobang serta kecamatan lainnya datang ke depan Kantor Bupati, hanya ingin Bupati Pandeglang menyelesaikan konflik agraria yang saat ini dialami para petani.
"Petani merasa terdzolimi oleh pihak korporasi, mereka harus bayar upeti ketika menggarap lahan. Padahal jelas lahan itu milik petani, maka dati itu kami butuh bantuan dari Bupati Pandeglang dalam menyelesaikan masalah yang dialami para petani ini," tandasnya. (Samsul Fatoni).
