Siap-siap Nyusul Rafel Alun, Gaya Hedon Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Dibidik

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kasus kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tampaknya menjadi pintu masuk yang menguak kejanggalan lain perihal gaya hidup para abdi negara. Usai institusi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, kini giliran Ditjen Bea Cukai yang salah satu pejabatnya dibidik oleh publik.

Adalah Eko Darmanto yang dinilai punya gaya hidup hedon tak ubahnya keluarga Rafael Alun. Hal itu terlihat dari deretan barang mewah seperti koleksi moge dan pesawat Cessna yang terpampang di laman media sosial Instagram miliknya.

Perilaku pamer harta yang dilakukan Eko Darmanto itu membuat masyarakat bertanya-tanya terhadap harta kekayaan yang ia miliki. Bahkan, merek mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelidiki harta kekayaan Eko.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan Eko pada 31 Desember 2021, diketahui bahwa Eko memiliki total harta kekayaan Rp 15,74 miliar. Namun dirinya memiliki utang mencapai Rp 9,02 miliar sehingga total kekayaannya tercatat Rp 6,7 miliar.

Dalam dokumen tersebut juga diketahui bahwa aset Eko didominasi tanah dan bangunan dengan total mencapai Rp 12,5 miliar. Secara rinci, terdiri atas tanah seluas 327 m2/342 m2 di Jakarta utara yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 10 miliar dan tanah di Malang seluas 240 m²/410 m² senilai Rp 2,5 miliar yang merupakan hibah tanpa akta.

Sementara itu, Eko juga melaporkan kepemilikan sembilan kendaraan mewahnya dengan total Rp 2,9 miliar, salah satunya adalah Mobil BMW SEDAN tahun 2018 senilai Rp 850 juta. Kemudian, dirinya memiliki harta bergerak lainnya Rp 100,7 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp 238,9 juta.

Adapun pada sore ini, Rabu (01/03/2023), Kementerian Keuangan akan mengungkap dan memberikan alasan terkait perkembangan kasus pejabat Bea Cukai Eko Darmanto dan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Nama keduanya viral dan menjadi sorotan publik lantaran harta fantastis dan juga gaya hidup mewah yang mencoreng nama Kementerian Keuangan.(*)