JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) hingga kini belum juga merilis hasil seleksi PPPK Guru 2022. Nasib para tenaga honorer guru pun kian tak jelas usai pemerintah beberapa kali melakukan penundaan pengumuman.
Sebelumnya, hasil seleksi PPPK Guru 2022 dijadwalkan keluar pada 2-3 Februari 2023. Namun, perkiraan tanggal itu ternyata terlewati.
Sampai akhirnya, Panselnas melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Prof, Nunuk Suryani, sedikit memberikan angin segar. Ia menyampaikan estimasi pengumuman dilakukan pekan ketiga atau keempat Februari 2023.
Estimasi itu lagi-lagi molor. Hingga kini memasuki bulan Maret, pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 tak kunjung ada kejelasan.
Menyoroti persoalan tersebut, sejumlah anggota Komisi X DPR RI buka suara mengkritik kinerja Kemendikbudristek yang dinilai masih abai terhadap kesejahteraan kaum guru.
1. Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI: Formulasi Tambal Sulam
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kemendikbudristek memperbaiki skema seleksi PPPK Guru 2022 ini.
Syaiful Huda, mendesak Kemendikbudristek agar segera memberikan penempatan untuk peserta seleksi PPPK Guru 2022, khususnya P1.
“Ini perlu dicari formulasi yang tidak lagi tambal sulam, tetapi harus firm. Tolong dicarikan skema lagi yang masuk P1 supaya mereka mendapat penempatan dari proses seleksi ini,” ujar Syaiful Huda beberapa waktu lalu.
Dirinya tidak ingin, setelah sekian lama menanti, P1 yang notabene menjadi peserta prioritas pertama tidak mendapatkan SK pengangkatan.
“Jangan sampai teman-teman yang sudah P1 dan P2, P1 terutama, jangan sampai tidak mendapat SK pengangkatannya,” lanjut Syaiful Huda.
2. Illiza Sa’aduddin Djamal, anggota Komisi X DPR RI: Bukan Memberi Solusi Tapi Tambah Masalah!
Anggota Komisi X DPR RI ini menyentil kinerja Kemendikbudristek dalam menangani masalah seleksi PPPK Guru 2022 ini.
Menurutnya, Kemendikbudristek bukan memberi solusi untuk para peserta seleksi PPPK Guru 2022, namun justru menambah masalah.
“Makin ke depan bukan memberi solusi, tetapi bertambah-tambah masalah,” ujar Illiza Sa’aduddin Djamal.
3. Djohar Arifin, anggota Komisi X DPR RI: Makin Kacau, Makin Ribet!
Menurut Djohar Arifin, penanganan Kemendikbudristek terhadap seleksi PPPK Guru 2022 dinilai kacau, bahkan makin ribet.
“Makin kacau, makin ribet, karena masalah berbelit-belit. Kasihan, yang jadi korban anak-anak kita, anak didik, juga guru-guru honorer,” ujar Prof Djohar Arifin
Pasalnya, awalnya Komisi X DPR RI ingin program pengangkatan 1 juta honorer menjadi ASN PPPK akan dilakukan tanpa tes.
Namun, pihak terkait menolak lantaran guru honorer yang akan diangkat jadi ASN PPPK harus melalui mekanisme tes.
“Harus ada tes, tetapi formalitas. Ini awalnya. Tetapi ada aturan-aturan lain yang mengadang. Sepertinya tidak ada niat. Ini aturan bikin sulit, ribet semua. Maka solusinya, kembalikan ke khitah awal, 1 juta guru PPPK,” lanjutnya.(*)