JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 75 warga yang tergabung dalam Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) Jakarta Utara akan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pukul 10.00 WIB, pada Senin (20/2/2023) besok.
Hal tersebut buntut dari gagalnya Pemerintah DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang memenuhi pemulihan hak 75 warga korban penggusuran Kampung Bayam.
"Senin 20 Februari 2023, Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) akan melayangkan keberatan administratif kepada Pemprov DKI Jakarta beserta PT Jakarta Propertindo (JakPro) yang tidak kunjung melakukan pemulihan hak 75 warga Kampung Bayam korban penggusuran," ujar siaran pers tertulis yanh dikirimkan oleh salah satu perwakilam dari LBH Jakarta, Jihan, Minggu (19/2/2023) malam.
Jihan mengatakan, Pemerintah DKI dan Jakpro harus memenuhi hak warga Kampung Bayam yang sebelumnya dijanjikan Anies Baswedan semasa ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dengan memberikan hak unit dan pengelolaan Kampung Susun Bayam sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya, sehingga telah melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, peraturan perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)," kata Jihan.
Ia pun menyebutkan, Pemerintah DKI dan Jakpro selama ini hanya memberikan janji palsu kepada warga Kampung Bayam usai warga tersebut digusur.
"Berbagai janji palsu diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta dan JakPro, hingga saat ini, Warga Kampung Bayam belum mendapatkan haknya," tuturnya.
"Sehingga, merespon tindakan Pemprov DKI Jakarta beserta Jakpro tersebut, Persaudaraan Warga Kampung Bayam bersama-sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melayangkan Keberatan Administratif kepada PJ. Gubernur DKI Jakarta beserta Direktur Utama JakPro, yang akan dilakukan pada," tutup Jihan.
