Penolakan jalan berbayar di Jakarta semakin meluas. Tak hanya para wakil rakyat, juga berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali para kalangan ojol. Riuhnya penolakan ini sebagai pertanda bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan jalan berbayar elektronik alias ERP ( electronic road pricing) akan melukai hati rakyat.
“Kabar terakhir Pemprov DKI akan meninjau ulang pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penerapan sistem jalan berbayar elektronik,” kata Heri mengawali obrolan warteg bersama Yudi dan mas Bro.
“Setelah diprotes baru mau dikaji, ada baiknya dikaji dulu agar tidak mendatangkan protes,” kata Yudi.
“Melihat begitu meluasnya penolakan, ada baiknya bukan dikaji ulang, tetapi dibuang. Coret dari daftar ERP di raperda,” kata mas Bro.
“Apa alasan kamu Bro?” tanya Yudi.
“Masak jalan umum berbayar. Jalan yang ada di Jakarta itu kan dibangun dengan dana APBD, uang rakyat, dari pajak juga. Berarti itu jalan rakyat, dari rakyat untuk rakyat,” urai mas Bro.
“Tapi jalan tol bayar Bro?” tanya Heri.
“Beda. Jalan tol dibangun oleh swasta, bukan oleh uang rakyat. Bahkan, di sejumlah negara jalan tol digratiskan untuk rakyat,” timpal Yudi.
“ Ya makanya anggota dewan protes, dengan APBD DKI yang hampir 100 triliun, mestinya mampu membuat hal yang berbayar menjadi gratis, bukan yang gratis menjadi berbayar,” ujar mas Bro.
“Intinya dengan jalan berbayar akan menambah beban rakyat. Yang seharusnya menikmati hal yang gratis menjadi berbayar,” jelas Yudi.
“Iya, masih banyak cara mengatasi kemacetan lalu lintas, tapi tidak menyusahkan rakyat” ujar Heri.
“Lagi pula di saat sekarang para elite dan penguasa sebaiknya menahan diri menerapkan kebijakan yang menimbulkan polemik,” kata mas Bro. (jokles)