LEBAK, POSKOTA.CO.ID – Para penduduk di empat kampung di Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Lebak yang terdampak bencana pergerakan tanah pada 9 Januari 2023 lalu bakal direlokasi ke tempat yang lebih aman.
Warga di empat kampung tersebut diantaranya Kampung Margamulya 2, Kayu Dampit, Salasih dan Kampung Binbin di Desa Cogoong Utara. Lantaran potensi bencana pergerakan tanah di wilayah tersebut masih tinggi.
Dari data yang tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, sementara ada sebanyak 14 rumah warga yang terdampak bencana pergerakan tanah, proses relokasinya sedang berjalan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukan asesmen terhadap bencana pergerakan tanah tersebut. Bencana itu merupakan bencana berulang sejak dari tahun 1980-2000 hingga Januari 2023 lalu.
"Maka kami mengambil kesimpulan, kondisi tanahnya yang dijadikan permukiman warga akan terus bergerak sehingga penduduk di empat kampung itu perlu direlokasi," ungkapnya, Rabu (15/2/2023).
Adapun untuk rencana relokasi tersebut kata Febby, rencana relokasi warga terdampak pergerakan tanah masih dalam proses. Baik tahapan musyawarah maupun kesiapan soal lahan untuk relokasinya.
"Kita akan diskusikan dengan masyarakat dan pemerintah desa, karena pihak desa tidak memiliki tanah, sehingga kita harus mencari lahan untuk relokasi warga itu," katanya.
Menurutnya, Pemerintah Desa Cigoong Utara tidak memiliki lahan untuk menampung warga agar membangun rumahnya kembali di tempat yang lebih aman. Namun tamah Febby, ada solusi, salah satunya warga di Desa Cigoong itu direlokasi ke Desa Curugpanjang.
"Namun, kami akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah desanya. Karena di sana lahannya masih luas, kami akan mengajak warga, untuk dipindahkan ke Desa Curugpanjang," ujarnya.
Sejauh ini tambah Febby, dalam membantu masyarakat, pihaknya juga terus mengirimkan logistik bantuan kepada warga yang terdampak pergerakan tanah.
"Dengan kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, memberikan dana tunggu hunian atau DTH kepada masyarakat terdampak, untuk mengontrak rumah sementara waktu," tandasnya. (Samsul Fatoni).
