Pemprov DKI Targetkan 4.000 Fasos Fasum di Jakarta Tersertifikasi di tahun 2023

Selasa 14 Feb 2023, 06:40 WIB
Pemprov DKI targetkan 4000 sertifikasi untuk fasos fasum di Jakarta di tahun 2023. (dok poskota)

Pemprov DKI targetkan 4000 sertifikasi untuk fasos fasum di Jakarta di tahun 2023. (dok poskota)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 4.000 bidang tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos - fasum) di lima wilayah Jakarta bakal dilakukan sertifikasi Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI, di tahun 2023.

Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi (IT) yang bekerjasama dengan Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diyakini akan dapat mempercepat  pencapaian target tersebut.

Hal itu dijelaskan Kepala BPAD DKI Jakarta M Reza Pahlevi kepada wartawan, di kantornya Gedung Teknis Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).

"Sistem IT untuk sertifikasi lahan fasos fasum yang sudah konek dengan Kementerian ATR/ BPN akan mempermudah para pengembang menyerahkan kewajibannya Fasos fasum kepada Wali Kota, kemudian disertifikatkan oleh BPAD,  dan kami segera menyerahkan pemanfaatan lahan tersebut kepada para pengguna SKPD dan UKPD," ujar M Reza Pahlevi.

Ia menambahkan, sejak awal Januari BPAD bersama  Konsultan Jasa Survey  Pemataan & Pengukuran  Lahan dan Tanah telah mematok 1.000 bidang fasos fasum.

" Bapak Pj Gubernur sangat konsen terhadap pengelolaan  aset- aset, khususnya fasos fasum yang belum  disertifikatkan, sehingga beliau mau hadir langsung ke lokasi pematokan batas-batas bidang fasos fasum yang kita lakukan," katanya.

Reza Pahlevi menambahkan, sejak awal Januari hingga Februari ini sudah 1.000  bidang  fasos fasum yang dilakukan pematokan/ pemasanganplang.

"Pemanfaatan sistem IT ini membuat kami optimis 4000 bidang  lahan fasos fasum bisa disertifikatkan," ucap Reza  menegaskan. 

Ia menjelaskanpemanfaatan IT tersebut  akan mempercepat pencapaian penataan sistem aset  agar lebih cepat dan efektif.
Sehingga aset- aset fasos fasum itu akan menambah  potensi PAD Pemprov DKI.

Kemudian mengurangi beban  biaya perawatan yang ditanggung Pemprov DKI karena pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Sekretaris BPAD Ireni Martawijaya menambahkan,  pihaknya telah berhasil mensertifikatkan lahan Taman Margasatwa Ragunan  seluas 150 hektare dengan nilai zona tanah   sebesar Rp4 triliun. 

"Mulai 2017 kami memanfaatkan sistem berbasis  SIERA, sehingga TMR sekarang sudah disertifikatkan," kata Ireni.

Keberhasilan BPAD yang lain, kata Ireni adalah pengelolaan aset Waduk Setu di mana saat ini menjadi destinasi agrowisata yang dikelola pihak ketiga. 

" Mereka membayar pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi  kepada Kas Daerah secara online, " ucap Ireni lagi.

Sementara itu, Ketua Derap Pembangunan RM Andre Widjojo menambahkan, target 4000 bidang tanah disertifikatkan yang menjadi arahan Pj Gubernur Heru Budi Hartono harus diwujudkan dengan kerja keras dan sinergi bersama seluruh stakeholder.

"Pencatatan dan pengelolaan  aset dengan sistem IT ini menjadi keharusan diera digitalisasi ini, dan semua pihak wajib mendukungnya agar  pencatatan dan pengelolaan aset di Pemprov DKI lebih tepat, cermat dan dijamin akuntabilitasnya," kata Andre. 

News Update