JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Terungkapnya utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar Rp50 miliar kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno atau yang akrab disapa Sandiaga Uno untuk keperluan logistik Pilkada 2017 telah menunjukkan bahwa biaya politik Indonesia masih cukup besar.
Hal itu disampaikan Pengamat Politik Fernando Emas merespons polemik utang Anies sebesar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno yang terkuak ke publik kini. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh elit partai Golkar yakni Erwin Aksa yang mendukung pasangan Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017.
"Terungkapnya hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno terkait dengan pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu semakin membuktikan bahwa biaya politik di Indonesia masih cukup besar," ujar Fernando, Rabu (8/2/2023).
Pengamat Universitas 17 Agustus inu memandang, bahwa biaya politik yang cukup tinggi akan membuka peluang untuk melakukan korupsi semakin tinggi lantaran kalau berdasarkan besaran gaji kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta tidak akan cukup mengembalikan dana yang pernah dikeluarkan.
"Ini juga menjadi pertanyaan kemudian, darimana biaya Anies Baswedan untuk kepentingan pilpres 2024 yang pasti biayanya jauh lebih besar," kata Fernando.
Dengan demikian, Fernando pun mempertanyakan, apakah Anies Baswedan akan membangun komitmen terhadap para pemodal ketika memenangkan Pilpres nanti.
"Apakah Anies Baswedan akan membangun komitmen terhadap para pemodal sehingga ketika memenangkan pilpres segala kebijakannya akan berpihak terhadap pihak yang membantu pendanaan pada saat pilpres?," tambah Fernando.
Bahkan ia mengakui, sistem Pilpres yang dilakukan secara langsung di Indonesia semakin membuat biaya politik pasangan capres dan cawapres semakin besar. Hal ini, ditegaskan dia, belum termasuk biaya mahar untuk mendapatkan dukungan partai politik.
"Belum lagi untuk biaya mahar untuk mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa memenuhi persyaratan sebesar 20 persen dari jumlah kursi di DPR RI," pungkas Fernando.
Sebelumnya, Erwin Aksa mengatakan surat perjanjian utang piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiyana, pengacara Sandiaga kala itu. Erwin mengungkap surat perjanjian itu berisi Anies meminjam uang kepada Sandiaga.
"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," kata Erwin Aksa.
.jpg)
