JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti pemberlakuan tarif sebesar Rp 3.500 pada Skywalk Kebayoran Lama.
Merespon hal tersebut, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra secara tegas menolak pemberlakuan kebijakan tarif tersebut. Pasalnya, fasilitas tersebut dibangun memakai uang rakyat.
"Fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat dan seharusnya dirasakan masyarakat secara gratis. Tentu saya tidak setuju jika lewat jembatan saja harus bayar karena itu merugikan masyarakat," kata Anggara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (8/2/2023).
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, bahwa skywalk tersebut berfungsi untuk memudahkan mobilitas masyarakat.
"Tujuan jembatan ini kan untuk memudahkan mobilitas masyarakat bukan cuma untuk naik transportasi umum. Kalau naik angkutan umum baru dikenakan tarif yang berlaku," ujarnya.
Bahkan, Ia mengaku kecewa dengan Dinas Bina Marga dan Transjakarta yang saling melempar tanggung jawab terkait pengenaan tarif ini.
"Masyarakat harus membayar tapi Dinas Bina Marga dan Transjakarta saling lempar tanggung jawab. Kalau memang belum final, jangan diberlakukan dulu. Sekarang kan masyarakat sudah rugi baru dicabut," tutup Anggara.
Sebelumnya, pengguna Skywal Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengeluh dengan adanya kebijakan tap in dan tap out. Pasalnya saat melewati Skywalk tersebut masyarakat harus merogoh kocek sebesar Rp 3.500 rupiah.
Putri (28) salah satu masyarakat yang hendak menuju ke Stasiun KRL Kebayoran melalui Halte Koridor 8 Pasar Kebayoran mengatakan, bahwa dia harus melakukan tap in di Halte Koridor 8 untuk bisa melintasi Skywalk Kebayoran Lama.
"Saya kan nggak naik Transjakarta, hanya mau lewat Skywalk dari arah koridor 8. Tapi dipotong Rp 3.500," kata Putri kepada awak media, Senin (6/2/2023) lalu.
Putri menyebut pemberlakuan tap in dan tap out baru dimulai hari ini. Sebelumnya, ia tak dikenai tarif ketika menempuh rute yang sama. (Aldi)
