Merespon Presiden Soal Ekspor dan Tambang Ilegal yang Dinilai Ganggu Hilirisasi, Panglima TNI: Jangan Sampai Ada Ekspor Ilegal

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan kepada jajaran untuk melakukan partroli secara ketat guna mencegah adanya praktik ekspor ilegal, khususnya di wilayah perbatasan.

Hal tersebut disampaikan Panglima usai menggelar rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Acara rapim dihadiri Presiden RI Joko Widodo.

"Jangan lagi ada ekspor ilegal, jadi saya tekankan kepada jajaran ke bawah yang melaksanakan patroli khususnya di bagian perbatasan yang menjadi fokus kita ini jangan sampai ada ekspor ilegal," ujarnya kepada awak media.

Hal tersebut dilakukan merespon pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bahwa kegiatan ekspor ilegal dan pertambangan ilegal dapat mengganggu proses hilirisasi atau strategi meningkatkan nilai tambah komoditas.

"Tadi hilirisasi tentang tambang tadi, saya kira TNI-Polri harus mengamankan. Jangan ada lagi ekspor ilegal," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta TNI-Polri untuk menindak ekspor ilegal dan pertambangan ilegal.

Menurutnya, kegiatan ilegal tersebut dapat mengganggu proses hilirisasi.

"Tadi saya sampaikan kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, poses industrialisasi menjadi terganggu," ujar Jokowi dalam acara Rapim TNI-Polri 2023 di Jakarta.

Jokowi mengatakan kegiatan ekspor ilegal akan berdampak terhadap penerimaan negara yang berkurang.

Maka dari itu, ia meminta TNI-Polri melakukan pengawasan.

"Kalau ekspor Ilegal misalnya, timah itu masih berjalan. bauksit masih ada, baru bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri, kalo di laut ya polisi air, bakamla, TNI AL misalnya," paparnya.

Ia menilai aparat TNI-Polri seharusnya sudah paham betul apa yang harus dilakukan, tanpa harus menunggu perintah atau arahan.

Terlebih, hilirasi penting guna memberikan nilai tambah yang besar bagi negara.

"Dan tugas TNI-Polri adalah menjaga agar yang namanya industrilisasi dan hirilisasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik di lapangan agar tidak terjadi gangguan-gangguan itu," tegasnya. (pandi)