POSKOTA.CO.ID - Armenia mengadukan Azerbaijan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Upaya ini akan menyeret pemerintahan Ilham Aliyev pada tuduhan pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh.
Perwakilan Armenia di ICC Yeghishe Kirakosyan mengumumkan Azerbaijan melakukan penutupan akses yang berujung pembatasan makanan dan pasokan medis di Karabakh untuk etnis Armenia yang berada di daerah itu. Demikian dikutip dari Irib pada Rabu (1/2/2023).
"Pengadilan ini adalah harapan terakhir orang Armenia yang tinggal di Karabakh,” ucapnya.
Wakil Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elnur Mammadov yang hadir di ICC menanggapi laporan ini dengan menggambarkan laporan pihak Armenia tentang pemblokiran Koridor Lachin sepenuhnya salah.
Diplomat Azerbaijan tersebut menuding Armenia memutarbalikkan fakta dengan mengangkat isu pembersihan etnis.
Tudingan pembersihan etnis terhadap Azerbaijan di ICC akan menimbulkan banyak konsekuensi negatif bagi pemerintahan Ilham Aliyev. Jika putusan akhir dikeluarkan, selain denda keuangan, maka sanksi dapat dikenakan terhadap Azerbaijan.
Pasca pemblokiran koridor Lachin, dianggap sebagai satu-satunya jalur komunikasi orang Armenia dari Karabakh ke Armenia, dan menurut perjanjian perdamaian sepuluh poin Moskow maka pemerintah Baku harus membuka akses untuk orang Armenia sehingga mereka tidak berada dalam kesulitan.
Ambulans Palang Merah tidak memiliki hak untuk mengangkut pasien yang sakit kritis dari Nagorno-Karabakh ke rumah sakit Armenia tanpa izin dari pemerintah Baku.
Sementara Ilham Aliyev baru-baru ini mengklaim,"Warga Armenia yang tinggal di Nagorno-Karabakh dapat dengan bebas meninggalkan wilayah ini.”
Dia juga mengidentifikasi para pencinta lingkungan sebagai penyebab pendudukan Koridor Lachin.
Reaksi pemerintah Ilham Aliyev terhadap jalur lintasan di wilayah sengketa Karabakh oleh orang-orang Armenia berarti bahwa otoritas Baku bermaksud merelokasi paksa orang-orang Armenia dari Karabakh. Padahal wilayah Karabakh tak hanya etnis Azeri tetapi juga dihuni orang-orang Armenia.
Tetapi tindakan keras Ilham Aliyev atas orang-orang Armenia di Nagorno-Karabakh tampak secara eksklusif mengontrol wilayah Nagorno-Karabakh dengan menekan orang-orang Armenia dan pemerintah Armenia tanpa mengadakan referendum tentang hak penentuan nasib sendiri.
Ilham Aliyev berulangkali memutus jalur transmisi gas, kabel listrik, dan internet ke Nagorno-Karabakh yang melewati Koridor Lachin. Pemotongan gas di musim dingin juga menjadi salah satu alasan protes organisasi hak asasi manusia terhadap tindakan Ilham Aliyev.
Pengacara Armenia di ICC Constantinos Salonidis menyebut pemblokiran Koridor Lachin oleh Baku sebagai blokade biadab yang tidak perlu dan menyerukan diakhirinya penyitaan jalan serta dimulainya kembali transfer barang-barang penting ke wilayah Nagorno-Karabakh.
Pemerintah Ilham Aliyev dipercaya menekan Armenia supaya menerima sebagian dari tanah selatan Armenia sehingga dapat memotong perbatasan bersama antara Iran dan Armenia sambil berkomunikasi langsung dengan Nakhchivan.
"Jika Azerbaijan memiliki jalur alternatif ke Nakhchivan dengan melewati Iran maka tidak ada artinya membicarakan tempat tersebut disebut Koridor Zangezur. Selain itu tidak boleh ada koridor dari wilayah Armenia juga di luar kendali pemerintah Yerevan. Oleh karena itu harus dinyatakan dengan jelas bahwa Turkiye dan Azerbaijan tidak akan menerima koridor apa pun melalui wilayah Armenia. Oleh karena masalah ini akan menimbulkan bencana bagi Armenia,” ungkap Pakar Politik Armenia dan Kepala Departemen Iranologi Universitas Yerevan Vartan Veskanian.
Tidak ada keraguan pemblokiran Koridor Lachin dan menekan Armenia akan terjadi dengan konspirasi beberapa pemerintah asing. Tindakan ini bisa menjadi masalah jangka panjang di kawasan.
Pemerintah Ilham Aliyev merebut satu-satunya jalan dari Nagorno-Karabakh ke Armenia yang dikenal sebagai Koridor Lachin sejak 12 Desember 2022. Aksi tersebut memicu pengepungan 120 ribu warga Nagorno-Karabakh oleh militer Azerbaijan.
Laporan menunjukkan kekurangan makanan dan obat-obatan di Nagorno-Karabakh.
Banyak pemerintah di wilayah tersebut dan dunia serta organisasi kemanusiaan memperingatkan kemungkinan bencana kemanusiaan di wilayah ini.
Namun tidak banyak yang berubah dalam perilaku pejabat Baku. Dalam situasi ini kemudian Pemerintah Armenia menuduh Azerbaijan melakukan pembersihan etnis di Karabakh. ***
